kumparan
6 Juni 2018 17:27

Raja Abdullah II: Yordania Berhadapan dengan Ketidakpastian

Raja Yordania
Media asing menyebutnya 'Badass' (Foto: The Royal Hashimite/Instagram)
Raja Yordania, Abdullah II, memperingatkan soal memburuknya keadaan perekonomian negaranya. Komentar itu dilontarkan Raja Abdulah II menanggapi demo besar yang terjadi di negaranya sepekan terakhir.
ADVERTISEMENT
"Yordania, kini berada di persimpangan jalan. Yang bisa kami lakukan adalah keluar dari situasi sulit ini atau berhadapan dengan ketidakpastian," ucap Abdullah II, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (6/6).
Dia mengatakan, situasi sulit yang dihadapi merupakan kesalahan pemerintah. Sebab, pemegang kekuasaan di negara Timur Tengah tersebut gagal mengambil keputusan dan langkah tepat yang berimbas pada memburuknya ekonomi.
"Saya semestinya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan periode lalu, tetapi hal itu sebenarnya bukan kewajiban saya, kewajiban saya adalah melindungi konstitusi dan menjaga keseimbangan antar kekuasaan," jelas Abdullah II.
Kerusuhan di Yordania
Suasana Kerusuhan di Yordania. (Foto: AFP/Khalil Mazraawi)
"Kekuasaan dan pejabat seharusnya punya tanggung jawab, dan siapa saja yang tidak dapat melaksanakan tugasnya mesti meninggalkan jabatan dan memberikan kepada mereka yang mampu menjalankan tugas," sambung dia.
ADVERTISEMENT
Dia menambahkan kebijakan pajak baru yang menjadi pemicu demo, tidak sepenuhnya salah. Langkah itu diambil agar ke depannya ada peningkatan kinerja jasa pemerintah kepada warganya.
Kebijakan itu pun penting demi melindungi warga berpenghasilan rendah dan investasi di Yordania diyakini akan bertambah besar di masa mendatang.
Warga Yordania menggelar demo dikarenakan naiknya pajak. Demonstran mengkhawatirkan kebijakan itu memunculkan kesengsaraan dan kesulitan hidup.
Akibat demo yang berujung kericuhan itu, Perdana Menteri Yordania Hani Mulki memutuskan mengundurkan diri.
Pengunduran diri itu direspons cepat Raja Abdullah II. Dia menunjuk Menteri Pendidikan Omar Al-Razzaz untuk menjadi Perdana Menteri dan menginstruksikan segera membentuk pemerintahan baru.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan