Raja Juli soal Pejabat BPN di Jaksel Mafia Tanah: Pak Menteri Akan Tindak Tegas

Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni bersiap mengikuti upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Polisi telah menangkap 7 pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni pun buka suara terkait hal ini. Dia menyebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sejak awal telah mengingatkan soal mafia tanah.

"Sejak pertama kali dilantik oleh Pak Jokowi, Pak menteri sudah memberi peringatan 'Hati-hati para Mafia Tanah'," ujar Raja Juli melalui cuitannya, Jumat (15/7).

"Jadi peristiwa penangkapan di Jaksel itu tentu merupakan bukti bahwa Pak Menteri tidak main-main," tambahnya.

Penyidik dari Direskrimum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi usai melakukan penggeledahan di Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kemudian, kata Raja Juli, penangkapan tersebut merupakan bagian dari kerja Satgas Anti-Mafia Tanah dengan pihak kepolisian. Hal itu menurutnya sebagai bukti dari Kementerian ATR/BPN dalam menumpas mafia tanah.

Raja Juli juga menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu telah dilakukan pelantikan kepada 1.100 pejabat baru dalam Kementerian ATR/BPN. Di dalamnya, Hadi juga kembali mengingatkan soal integritas.

"Bila ada pejabat ATR-BPN yang 'masuk angin' maka Pak Menteri sendiri tegaskan, akan menindak tegas tanpa pandang bulu," katanya.

Anggota penyidik dari Polda Metro Jaya di Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Di sisi lain, Raja Juli menuturkan dalam jajaran Kementerian ATR/BPN tidak semuanya buruk. Menurutnya, banyak juga yang merupakan lulusan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri.

"Banyak yang punya inisiatif dan inovasi layanan untuk rakyat. Saya percaya dengan pembenahan sistem SDM dan transformasi digital di bawah kepemimpinan Pak Hadi, insya allah ATR-BPN akan lebih profesional, berintegritas dan melayani," tuturnya.

Lebih jauh, Raja Juli juga mengapresiasi terkait tindakan kepolisian yang menindak tegas para mafia tanah.

"Tentu saya mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam mendukung program bersih-bersih Mafia Tanah di tubuh ATR-BPN. Ini akan membuat kementerian kami semakin dipercaya oleh rakyat," pungkasnya.

Penggeledahan Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7). Foto: Dok. Istimewa

Dari 7 tersangka itu satu di antaranya berinisial PS. PS ditangkap terkait kasus dugaan mafia tanah yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Ketua Ajudifikasi PTSL BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pada Program PTSL ini masyarakat harusnya tidak dibebani biaya alias gratis. Tapi pelaku menyalahgunakan program unggulan Presiden Jokowi ini dengan meminta sejumlah uang. Karena itu, mereka menerima uang hingga ratusan juta rupiah.

Dia menggunakan cairan pemutih dan alat pembersih telinga untuk menghapus nama pemilik sertifikat yang sah dan diubah dengan pihak lain yang sebelumnya telah menyerahkan uang kepadanya.

Akibat perbuatannya, PS dan pejabat lainnya dijerat dengan Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP