Ramai Peran Soeharto Diperdebatkan di Keppres, Sultan HB X Beri Penjelasan

8 Maret 2022 13:29 WIB
ยท
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3). Foto: kumparan/Arfiansyah Panji Purnandaru
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3). Foto: kumparan/Arfiansyah Panji Purnandaru
ADVERTISEMENT
Di buku pelajaran era orde baru nama Soeharto begitu punya peran penting dalam serangan umum 1 Maret 1949. Bahkan sampai lahir film Janur Kuning.
ADVERTISEMENT
Di film tahun 1979 itu juga jelas sekali peran Soeharto yang digambarkan sebagai motor Serangan Umum 1 Maret.
Tapi zaman berganti, di era reformasi ini, di masa pemerintahan Jokowi, keluar Keppres 2/2022 tentang Serangan Umum 1 Maret. Nama Soeharto memang ditulis di naskah akademik, tapi perannya tak seperti di buku dan film era orde baru.
Perdebatan lalu mewarnai soal isi Keppres ini, tentu soal peran Soeharto yang menjadi pembahasan. Soeharto seolah hanya menjadi bagian kecil saja dalam Serangan Umum 1 Maret itu, di mana Kota Yogyakarta kala itu bisa dikuasai selama 6 jam.
Lalu soal lainnya yang muncul di Keppres itu, terkait nama Soekarno-Hatta yang disebutkan ada perannya dalam Serangan Umum 1 Maret.
ADVERTISEMENT
Pro kontra mewarnai, diskusi-diskusi terjadi mulai dari politisi hingga sejarawan, juga masyarakat umum.
Menjawab berbagai polemik tersebut, Sultan HB X memberi penjelasan. Kenapa Sultan HB? Karena naskah akademik soal Keppres itu disusun Pemprov DIY dan mayoritas sejarawan UGM.
Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, alasan di balik usulan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang isinya adalah tak lain terkait histori Serangan Umum 1 Maret.
Menurut Sultan, bahwa bersatunya para tokoh dan rakyat lah yang melahirkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret.
Mantan Presiden Indonesia Soeharto dikediamannya, di Jakarta, 8 Maret 2000. Foto: Agus Lolong/AFP
"Disahkannya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah tetenger (penanda) bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari manunggal-nya banyak tokoh dan golong gilig-nya seluruh masyarakat (bersatunya banyak tokoh dan masyarakat) dalam spirit Satya Wacana Mahardika," kata Sultan HB X dalam acara Memahami Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di YouTube Humas Jogja yang dilihat kumparan, Selasa (8/3).
ADVERTISEMENT
Kata Sultan, dahulu para tokoh dan masyarakat menggunakan simbol janur kuning dalam tekad menggelorakan serangan kejut 1 Maret 1949.
Disahkannya tanggal 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menurut Sultan menjadi momen historis bagi masyarakat, khususnya DIY.
"Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang lahir dari pemaknaan Serangan Umum 1 Maret 1949, telah menjadi historical asset nasional bangsa Indonesia, dan secara resmi telah diakui sebagai local point penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia secara keseluruhan," katanya.
Konteks kekinian, Sultan berpendapat bahwa yang paling penting, nilai-nilai perjuangan yang lahir saat perjuangan kemerdekaan harus terus dipelihara sebagai semangat kekuatan kebangsaan.
ADVERTISEMENT
"Kelangsungan hidup bangsa tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru," katanya
Nilai perjuangan yang telah dimiliki ini, merupakan bekal penting untuk menapaki masa depan. Jiwa semangat sebagai pejuang tidak boleh berubah dari zaman ke zaman. Pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan dalam berjuang.
"Karena sekarang ini kita hidup di suatu masyarakat yang terus bergerak dinamis, maka akan dihadapkan semakin susutnya para pelaku sejarah, dan semakin jauhnya jarak antara peristiwa sejarah tersebut dengan generasi di masa depan," jelasnya.
Sebelumnya, saat mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa 1 Maret dijadikan sebagai Hari Besar Nasional, Sri Sultan mengatakan bahwa usulan itu untuk mengenang Serangan Umum 1 Maret 1949 yang merupakan respons terhadap Agresi Militer Belanda II atas pendudukan Ibu kota RI di Yogyakarta.
ADVERTISEMENT
Penulis Naskah Akademik Hari Penegakan Kedaulatan Negara Sri Margana membantah bahwa peran Soeharto dihilangkan.
"Bahkan ada yang mengatakan menghilangkan peran Soeharto. Itu Tidak benar," kata Margana dalam acara Memahami Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di YouTube Humas Jogja.
Dosen UGM itu menjelaskan dalam naskah akademik yang dia susun, nama Soeharto bahkan disebut sebanyak 48 kali. Itu menandakan peran Soeharto sebagai pemimpin serangan tak dihilangkan.
Peran Letkol Soeharto adalah bersama-sama pasukannya menyerang dari Kuncen kemudian masuk Patuk dan bergabung dengan Mayor Sarjdono di Vredeburg.
"Karena di naskah akademik kami jelas sekali peran Letkol Soeharto sebagai orang yang ditunjuk memimpin serangan itu jelas sekali. Bahkan di naskah itu ada Pak Harto disebut Sampai 48 kali dalam naskah ini untuk menunjukkan peran beliau sebagai pemimpin Serangan Umum 1 Maret," bebernya.
ADVERTISEMENT
Keppres ini bukanlah historiografi, melainkan sebuah dokumen administratif yang esensinya untuk menetapkan hari besar nasionalnya.
Margana mengatakan bahwa ada 2 ribu orang yang terlibat dalam serangan tersebut, dan tidak semua bisa disebutkan. Maka dari itu, yang disebut di Keppres adalah pemimpin tertinggi atau perwakilan dari suatu institusi.