Ramai-ramai Menolak Wacana Presiden Jokowi 3 Periode

Presiden Joko Widodo turun dari mobil untuk meninjau vaksinasi COVID-19 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (10/6). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Wacana agar Presiden Jokowi kembali maju dalam Pilpres 2024 kembali mencuat. Artinya, Jokowi didorong maju untuk menjabat tiga periode.

Isu Jokowi tiga periode kembali muncul dari munculnya kelompok relawan Jokowi-Prabowo 2024. Mereka ingin Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, merupakan penggagas Jokowi-Prabowo 2024. Qodari mengatakan, Jokowi memiliki banyak relawan di seluruh Indonesia.

Dia menyebut terbentuknya relawan Jokpro 2024 karena kesamaan pikiran bahwa sosok Jokowi masih diperlukan.

Selain itu, kelompok Jokpro menyatakan bakal menyuarakan amandemen UUD 1945 agar pencalonan Jokowi bisa dimungkinkan untuk periode ketiga.

Fadli Zon klaim bukti PKI dalang G30S. Foto: Youtube: Fadli Zon Official

Gerindra Tolak Wacana Jokowi 3 Peridoe

Meski wacana ini kembali mencuat, banyak politisi menolak wacana Jokowi menjabat tiga periode misalnya dari Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon tak menghendaki masa jabatan presiden sampai 3 periode. Menurut dia, ketentuan yang membatasi masa jabatan presiden hanya sampai 2 periode sudah tepat.

"Sudah benar pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 kali. Sesuai semangat perubahan dan demokrasi," kata Fadli Zon.

Fadli menilai, jika selama periode ini pemerintahan dianggap berhasil, maka sudah pasti harus digantikan dengan presiden yang baru. Begitu juga jika kepemimpinan seseorang dianggap buruk, maka akan diperbaiki oleh presiden berikutnya.

"Kalau hasil 2 periode baik, tinggal dilanjutkan penggantinya. Kalau 2 periode kacau dan berantakan, diperbaiki presiden baru," ujarnya.

Fadli beranggapan pihak-pihak yang menyuarakan masa jabatan 3 periode ada kemungkinan memiliki tujuan tersembunyi.

Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Posko Cemara (28/08/2018). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Perindo: Jokowi Tegas Tolak 3 Periode, Amandemen UUD 1945 Bisa Sangat Liar

Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya mendukung sikap tegas Jokowi yang menolak wacana tersebut. Apalagi, Indonesia memiliki pengalaman sejarah saat kepemimpinan presiden terlalu lama mengakibatkan kebijakan yang tidak dikehendaki masyarakat.

"Pak Jokowi menyampaikan orang yang mengusung 3 periode ada 3 hal: 1. Menampar muka saya. 2. Mencari muka ke saya padahal saya sudah punya muka. 3. Orang yang ingin menjerumuskan saya. Pernyataan presiden di atas sudah sangat tegas dan Perindo sangat mendukung penolakan tegas Pak Jokowi," kata Rofiq.

Rofiq berpandangan perubahan masa jabatan presiden bukanlah perkara mudah. Menurutnya, jika peluang amandemen UUD 1945 diberikan, maka akan sangat liar. Dia khawatir perubahan mendasar di UUD 1945 pun tak dapat dihindari.

"Perubahan 3 periode itu bukan persoalan mudah karena sekali kita memberikan peluang amandemen maka ini akan sangat liar sekali. Bila kekuatan politik hitam menguasai opini publik, maka perubahan mendasar terhadap UU akan tidak terhindarkan," ujarnya.

"Bisa saja Indonesia menjadi negara komunis, menjadi sistem teokrasi, menjadi negara kapitalis, bahkan sangat ekstrem bisa saja kembali ke UUD 1945 awal. Maka semua pihak harus berpikir cermat dan mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih luas," lanjut dia.

Karena itu, menurut Rofiq, istilah amandemen parsial sangat menyesatkan dan tak mungkin dilakukan.

Ketua DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Keponakan Prabowo soal Jokowi 3 Periode: Tak Sesuai Konstitusi

Waketum Gerindra Rahayu Saraswati Djodjohadikusumo secara pribadi menjelaskan bahwa apa yang menjadi gagasan kelompok relawan itu tak sesuai konstitusi.

"Jadi bukan persoalan setuju atau tidak setuju tapi tidak bisa karena konstitusi menyatakan presiden maksimal 2 periode," kata Rahayu Saraswati.

"Kita sebagai masyarakat tunduk pada hukum yang berlaku," imbuhnya.

Kendati demikian, keponakan dari Prabowo ini menghormati apa yang disampaikan relawan Jokpro soal wacana presiden 3 periode. Namun, Rahayu menegaskan aspirasi harus sesuai konstitusi, UUD 1945.

"Masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasi namun tentu yang mereka ajukan bukanlah sesuatu yang memungkinkan dengan konstitusi kita," ujarnya.

Rahayu lantas bertanya apakah Jokowi sendiri berkeinginan untuk mengubah konstitusi. Sebab, di beberapa kesempatan Jokowi sudah menegaskan tak menghendaki jabatan presiden 3 periode.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Demokrat soal Jokowi 3 Periode: SBY Dulu Terhindar dari Jebakan Kekuasaan

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode sudah ideal untuk menghindari bahaya kekuasaan yang terlalu lama.

"Masa jabatan yang terlalu lama akan membawa pada kekuasaan absolut. Bahaya dari ini telah diingatkan Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," kata Kamhar.

Terlebih, ia menambahkan Indonesia sudah memiliki sejarah saat masa presiden tak dibatasi saat masa orde baru. Sehingga wacana presiden 3 periode jangan sampai terwujud karena hanya kembali ke masa lalu.

"Indonesia punya pengalaman sejarah yang tak indah untuk dikenang akibat tak adanya batas masa jabatan Presiden ini. Amandemen pembatasan masa jabatan ini sebagai respon agar pengalaman Orla dan Orba tak kembali terulang dalam perjalanan sejarah bangsa ini," ucap Kamhar.

Kamhar mengatakan wacana serupa sempat muncul saat periode kedua Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY berhasil menjauhkan diri dari jebakan kekuasaan.

"Wacana seperti ini pernah mengemuka pada periode kedua masa jabatan Presiden SBY, namun beliau mampu menghindarkan diri dari jebakan kekuasaan ini. Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam menjalankan dan memposisikan kekuasaan agar terhindar dari jebakan kekuasaan," kata dia.

Menurut dia, wacana ini hanya bentuk cari muka beberapa pihak untuk mendapatkan jabatan tertentu. Karena itu, Kamhar menyebut Demokrat menolak adanya amandemen UUD 1945.

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi corona di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Kamis (10/6). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Bara JP Dukung Jokowi Jabat Presiden 3 Periode

Plt Ketua Bara JP, Utje Gustaaf Patty mengatakan pihaknya mendukung wacana presiden 3 periode. Menurut dia, aspirasi relawan Jokpro 2024 yang mendorong Jokowi 3 periode merupakan penyampaian aspirasi dan wajar dilakukan.

"Jadi kalau kami ini Barisan Relawan Jokowi Presiden, selama Pak Jokowi masih presiden maka semua bentuk aspirasi kami dukung, lagi pula apa yang dilakukan oleh Jokpro itu tidak menyalahi konstitusi," kata Utje.

Utje menyebut Bara JP punya alasan mengapa mendukung Jokowi kembali maju di Pilpres 2024. Salah satunya, menyelesaikan program yang belum rampung.

"Terlepas saya Bara JP tapi saya relawan dari Indonesia Timur, kami ini merasa bahwa Pak Jokowi sangat memperhatikan Indonesia Timur. Sehingga kami sangat berkeinginan beliau punya masa periode itu lebih panjang, supaya kami juga bisa mengejar ketertinggalan kami," ujarnya.

''Jadi kami tidak hitung periodenya tapi bahwa Jokowi lebih lama, maka daerah kami lebih maju," imbuhnya.

Lebih lanjut, Utje menilai Jokowi akan selalu taat pada konstitusi. Termasuk, jika konstitusi diubah terkait masa jabatan presiden.