Kepala BNPB Doni Monardo Tambah Pasukan TNI Bantu Tangani Bencana

Rapat kerja antara pimpinan DPR bersama Mendagri, MenPUPR, Mensos, Bappenas, dan Kepala BNPP soal penanganan bencana dan pemberian bantuan kepada korban di Gedung DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Pimpinan DPR yang membidangi Kesejahteraan Rakyat menggelar rapat kerja bersama pemerintah membahas penanganan bencana hingga pemberian bantuan terhadap korban di sejumlah daerah seperti NTB, Sulawesi Tengah, dan Banten.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sementara pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo.

Rapat dimulai pukul 10.40 WIB di ruang rapat Pansus, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (23/1). DPR akan meminta penjelasan terkait sejumlah hal, salah satunya mengenai penanganan bencana di sejumlah daerah seperti di NTB, Sulawesi Tengah, dan Banten.

Rapat kerja antara pimpinan DPR bersama Mendagri, MenPUPR, Mensos, Bappenas, dan Kepala BNPP soal penanganan bencana dan pemberian bantuan kepada korban di Gedung DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)

“Kami juga meminta penjelasan bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana bantuan kepada korban,” ujar Fahri membuka rapat.

Sementara Kepala BNPP Doni Monardo mengatakan, bencana seperti gempa dan tsunami adalah musibah yang tidak bisa dihindarkan. Menurutnya, hal yang bisa diperbuat adalah meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi.

“Persoalan pertama memang terbatasnya fasilitator dan sumber daya di daerah. Nah, kita mencoba menambah terobosan dari unsur TNI. Seperti di NTB itu ada kesulitan untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada masyarakat,” kata Doni.

Tim Medis TNI Tiba di Desa Lende Donggala. (Foto: Puspen TNI)

“Penambahan ini sekitar tahap pertama 500 orang dan ditambah lagi 1.500 orang. Dan kita akan mengusulkan tambahan 1.000 orang lagi dari TNI,” imbuhnya.

Menurut Doni, yang menjadi persoalan utama yaitu rumah rusak berat yang terdampak bencana. Dia mengatakan, rumah rusak berat selama bencana terjadi di berbagai daerah sepanjang tahun 2018 sebanyak 76 ribu unit.

“Kita harapkan selama 3 bulan ini lebih banyak lagi rumah rusak berat yang kita bisa selesaikan,” tutupnya.

Saat ini rapat masih berlanjut. Doni masih membeberkan langkah BNPP terkait penanganan bencana di Sulawesi Tengah dan di Banten.

Rapat kerja antara pimpinan DPR bersama Mendagri, MenPUPR, Mensos, Bappenas, dan Kepala BNPP soal penanganan bencana dan pemberian bantuan kepada korban di Gedung DPR. (Foto: Ricad Saka/kumparan)