Reaksi Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat Ditanya 'Kardus Durian'

Panglima Santri Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) memimpin apel akbar peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 di komplek Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/10/2022). Foto: Dok. Labib

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal kasus 'kardus durian'.

Kasus tersebut tengah disorot kembali dan berencana diusut ulang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isu tersebut ditanya wartawan kepada Cak Imin usai Wakil Ketua DPR itu menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (31/10), pagi ini. Cak Imin hanya berlalu dan masuk ke mobil saat ditanya wartawan.

Setelah menemui Jokowi, Cak Imin bertolak ke Kompleks Parlemen Senayan untuk mendeklarasikan dan melantik pengurus DPP Badan Persaudaraan Antariman (Berani).

Sebelum acara, sekitar pukul 14.00 WIB, Cak Imin enggan merespons permintaan wartawan mengenai pertanyaan tersebut karena harus segera menghadiri acara.

"Nanti, nanti," ujar staf Cak Imin.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar deklarasi dan kukuhkan pengurus Badan Persaudaraan Antariman (Berani) periode 2022-2026. Foto: Annisa Thahira/kumparan

Cak Imin lagi-lagi bungkam saat dikejar wartawan usai acara soal kasus kardus durian. Ia hanya berlalu dikawal Pamdal dan staf lalu masuk ke ruang PKB, diikuti Waketum PKB Jazilul Fawaid. Sama seperti Cak Imin, Jazilul juga enggan merespons.

Beberapa saat kemudian, Jazilul ditanya lagi oleh wartawan dan dia enggan menjawab. "Aku enggak (berkomentar)," ucapnya.

Pada Kamis (27/10), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut kasus 'kardus durian' menjadi perhatian KPK. Kasus pada sekitar tahun 2011 itu sempat menyeret nama Cak Imin.

Sebab, ada uang Rp 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian yang disebut-sebut untuk Cak Imin. Kala itu, Cak Imin membantahnya.

Wasekjen PKB, Syaiful Huda, sempat berkomentar singkat. Namun ia hanya menegaskan partainya tidak terpengaruh atas pernyataan KPK tersebut.

"Enggak ada, saya pastikan enggak ada. Kami anggap peristiwa kemarin itu sebagaimana peristiwa gangguan ke Anies soal itu, Ganjar soal e-KTP, itu biasa saja," kata Huda kepada wartawan, Sabtu (29/10).