News
·
13 November 2020 13:23

Realisasi Pajak Capai Rp 23 Triliun, Pemprov DKI Siapkan Langkah Jaga Pendapatan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Realisasi Pajak Capai Rp 23 Triliun, Pemprov DKI Siapkan Langkah Jaga Pendapatan (38287)
Ilustrasi Pajak Foto: Shutterstock
Pandemi corona sangat berdampak pada pendapatan daerah. Realisasi pajak juga mengalami penurunan dibanding 2019.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya agar pendapat daerah tidak terus merosot. Salah satunya dengan memberikan relaksasi dan keringanan pajak bagi para pengusaha yang terdampak pandemi corona.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda, Sri Haryati mengatakan hingga 30 September, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta Rp 23.226.901.876.698.
"Realisasi penerimaan pajak daerah sampai 30 September 2020 sebesar Rp 23.226.901.876.698 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan 30 September 2019 Rp 29.619.824.230.489," ujar Sri, Kamis (12/11).
Realisasi Pajak Capai Rp 23 Triliun, Pemprov DKI Siapkan Langkah Jaga Pendapatan (38288)
Ilustrasi pajak kendaraan bermotor. Foto: Bagas Putra Riyadhana
Dia menjelaskan, turunnya penerimaan pajak ini akibat menurunnya konsumsi masyarakat, khususnya pada sektor tertentu. Misalnya hotel, restoran, hiburan, parkir, penjualan kendaraan bermotor, air tanah, reklame, penjualan property, dan bahan bakar.
Pandemi corona juga menurunkan daya beli warga yang berdampak langsung pada kemampuan membayar pajak, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara itu, pajak yang tak terlalu berpengaruh adalah pajak jalan dan rokok.
ADVERTISEMENT
Melihat kondisi ini, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya agar pendapatan daerah tidak terjun bebas.. Langkah yang diambil saat ini, yakni dengan memberikan relaksasi pajak dan retribusi daerah.
Realisasi Pajak Capai Rp 23 Triliun, Pemprov DKI Siapkan Langkah Jaga Pendapatan (38289)
Kepala Unit Samsat Jakarta Selatan, Khairil Anwar melakukan sosialisasi pajak kendaraan bermotor di Senayan City, Jakarta, Minggu (22/12). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
"Pak Gubernur sudah menerbitkan Pergub Nomor 30 Tahun 2020 tangga 2 April tentang Ketetapan Pajak terhitung PBB tahun 2020 diberikan pengurangan sama sehingga sama dengan ketetapan 2019," kata dia.
"Kemudian, di Pergub 61 Tahun 2020 tentang pemberian keringanan pokok retribusi atau penghapusan sanksi administrasi terhadap jenis retribusi yang paling terdampak corona yang dilaksanakan secara sistem atau permohonan dari wajib retribusi," lanjutnya.
Selain itu melalui SK Kepala Badan Nomor 2251 tahun 2020, ketentuan sanksi administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak 2020 dihapuskan.
ADVERTISEMENT
Pemprov DKI juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengurangan pokok pajak kepada pelaku usaha sehubungan dengan pelaksanaan PSBB dalam penanganan corona.
“Untuk menjaga pendapatan daerah, kami juga melakukan penagihan aktif dan pasif pada piutang pajak. Dalam melakukan ini, Pemprov DKI bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan,” tambah dia.
Realisasi Pajak Capai Rp 23 Triliun, Pemprov DKI Siapkan Langkah Jaga Pendapatan (38290)
Ilustrasi penerapan PSBB di restoran. Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Untuk memperbaiki setoran pajak daerah, tim juga turun ke lapangan untuk door to door bersama pihak kepolisian pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang belum melakukan perpanjangan.
Tak berhenti di situ, Pemprov juga berupaya dengan menyampaikan surat imbauan dan penempelan stiker pada penunggak pajak daerah.
Terakhir, untuk memudahkan monitoring, Pemprov DKI mendorong semua SKPD memiliki sistem pemungutan retribusi yang terintegrasi dengan e-Retribusi.
ADVERTISEMENT