kumparan
News11 Mei 2020 11:49

Rencana Pelibatan TNI Tangani Terorisme Ancam Kebebasan Sipil

Konten Redaksi kumparan
Ilustrasi TNI AD
Ilustrasi TNI AD. Foto: Helmi Afandi/kumparan
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme untuk dibahas di DPR menuai kritikan tajam karena dinilai mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
ADVERTISEMENT
Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai dalam Rperpres yang disusun pemerintah justru keluar jalur. Karena TNI bukan bagian dari aparat penegak hukum untuk dapat menindak langsung kasus terorisme, yang semestinya masuk ranah sipil.
"Apa yang disajikan dalam RPerpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru yang melanggar konstitusi. Bahwa TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang yang hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara," ungkap Hendardi yang juga menjadi Staf Ahli Kapolri ini dalam keterangannya, Senin (11/5).
LIPUTAN KHUSUS, Seleksi Calon Pimpinan KPK, Anggota Pansel KPK, Hendardi
Anggota Pansel KPK, Hendardi. Foto: Faiz/kumparan
"Cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam RPerpres adalah mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga," lanjutnya.
Dalam RPerpres yang disusun pemerintah, menurut Hendardi, justru semakin mengukuhkan peran TNI secara permanen dalam memberantas terorisme. Mulai dari hulu ke hilir, di luar kerangka criminal justice system, dengan pendekatan operasi teritorial, dan memberikan justifikasi penggunaan APBD.
ADVERTISEMENT
"Draf Perpres juga mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang," jelasnya.
latihan penanggulangan terorisme satuan gultor TNI, Hotel Mercure Ancol, Jakarta
Satuan Gultor TNI saat melakukan latihan penanggulangan terorisme di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (9/4). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Tak hanya itu, ia juga berpendapat RPerpres ini berpotensi mensabotase tugas-tugas penanganan terorisme yang selama ini dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Berpotensi men-sabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi dan merusak pemberantasan terorisme dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri," tutur dia.
Hendardi mencontohkan salah satu tugas TNI yang digambarkan dalam RPerpres. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yakni pelaksanaan operasi teritorial dalam rangka penangkal, berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial.
ADVERTISEMENT
Selain tidak dikenal dengan istilah penangkalan, Hendardi menyebut rumusan operasi teritorial ini menjadi ancaman baru bagi kebebasan sipil warganya.
Maka dari, itu, SETARA Institute meminta DPR dan Presiden Jokowi menolak pembahasan tentang RPerpres ini. Selain itu, Presiden Jokowi juga diminta tidak menandatangani RPerpres ini.
"DPR dan Presiden Jokowi harus menolak RPerpres ini, apalagi dibahas di tengah pandemi COVID-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat. Memaksa mengesahkan RPerpres dengan rumusan sebagaimana draft yang beredar, DPR dan Presiden Jokowi dapat dikualifikasi melanggar UU dan melanggar konstitusi," tutup dia.
Perpres Pelibatan Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satunya tertulis dalam Pasal 43I.
ADVERTISEMENT
"Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang," tulis ayat (1).
Sementara dalam Ayat (3) menyebutkan ketentuan soal pelibatan TNI ini diatur dalam Perpres.
=====
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan