Respons DPP PPP soal Eks Kader Hanura dan Golkar Jadi Pengurus

Anggota MPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Salah satu alasan Gerakan Penyelamatan PPP memprotes kepengurusan partai mereka di bawah Ketum Suharso Monoarfa karena adanya eks kader partai lain yang menjadi pengurus pusat.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Fungsional PPP Syaifullah Tamliha menjelaskan bahwa memang di dalam partainya menerapkan dua jalur penentuan kepengurusan. Pertama, dengan menjadikan tokoh lain di luar PPP untuk menjadi pengurus partai.

"Kemudian ada juga yang outsider, dia berkiprah di banyak organisasi keagamaan terutama yang mereka berasal dari latar belakang itu," kata Tamliha, Kamis (11/2).

Jalur kedua, kata Tamliha, adalah menentukan kepengurusan dengan mengambil kader PPP asli yang membangun karirnya dari bawah.

"Insider para kader-kader yang berdarah-darah dari PAC, DPC kemudian DPW kemudian DPP," ujarnya.

Jika ada eks kader partai lain yang jadi pengurus PPP, kata Tamliha, toh tujuannya hanya untuk penyegaran saja. Namun, ia memastikan PPP tetap mengakomodir kader lain untuk menjadi pengurus.

"Jadi itu alasannya. Semata-mata hanya untuk penyegaran juga. Jadi saya berkeyakinan begitulah. Bahwa semua kader pasti akan diakomodir, jadi tak perlu ada kekhawatiran," ujarnya.

Sebelumnya, Salah satu inisiator Gerakan Penyelamatan PPP, Rudiman memprotes penyusunan pengurus DPP. Alasannya, karena memasukkan tokoh luar yang bukan kader PPP asli.

Rudiman mencontohkan seperti masuknya putra dari Waketum Golkar Bambang Soesatyo, Yudhistira Raditya Soesatyo sebagai Ketua Bidang Pemenangan Daerah Pemilihan.

Tak hanya itu saja, ada kader partai lain yaitu Hanura dan Golkar yang dijadikan pengurus oleh Suharso.