Respons Kebijakan PSBB Ketat Jakarta: Satgas Mendukung, Airlangga Menyinggung

Kepadatan penumpang di jam sibuk di Stasiun Tanah Abang saat PSBB transisi di Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB ini menuai pro dan kontra.

Sejumlah masyarakat mendukung keputusan Anies sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di Jakarta. Sementara beberapa pihak lainnya menolak keputusan ini.

Siapa saja yang mendukung dan siapa saja yang menolak? Berikut yang telah kumparan rangkum:

Nikita Mirzani

Aktris Nikita Mirzani kurang setuju dengan keputusan Anies untuk kembali menerapkan PSBB. Lewat fitur Instagram Story, Nikita Mirzani menyebut PSBB ini akan memberatkan banyak warga Jakarta, khususnya mereka yang gajinya setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

"Jujur saya kaget ketika membaca berita bahwa tanggal 14 September ini akan ada PSBB. Mungkin untuk bapak, saya, dan orang-orang kaya di luar sana tidak akan jadi masalah besar," tulis Nikita Mirzani.

Artis Nikita Mirzani saat ditemui dikawasan Tendean, Jakarta, Jumat, (21/8/2020). Foto: Ronny

"Tapi gimana nasib orang-orang di luar sana yang gajinya aja tiap bulan enggak cukup buat bayar kontrakan. Sekolah anak dan beli makan ditambah beli kuota buat belajar," lanjutnya.

Nikita pun meminta Anies kembali mempertimbangkan keputusan itu. Ia berharap agar Anies dapat memberikan jalan keluar yang baik.

"Tanggal 14 masih ada beberapa hari lagi. Coba deh Bapak salat tahajud atau istikharah dulu. Siapa tahu dikasih jalan sama Allah SWT," tuturnya.

Politisi

Reaksi keputusan penerapan kembali PSBB juga diutarakan oleh anggota DPR. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi untuk memutus rantai penularan corona. Jika memang langkah PSBB harus diambil, Puan berharap hal itu dapat berjalan maksimal.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," kata Puan dalam keterangan tertulisnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani di sidang tahunan MPR/DPR. Foto: YouTube/DPR

Puan juga meminta PSBB bukan hanya sekadar kebijakan hampa tanpa pengawasan yang ketat. Terlebih saat ini masyarakat menaruh harapan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi corona.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya," ujar Puan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik keputusan Anies. Sebab menurutnya, PSBB menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran corona.

"Ya kalau menurut saya, satu-satunya cara untuk menekan adalah kita melakukan PSBB yang ketat seperti awal. Dan saya pikir ini mudah-mudahan bisa menekan angka COVID," kata Dasco.

"Sebenarnya kasus PSBB transisi itu memang kan waktu itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena memang angka yang kemudian akhirnya meninggi, ya mau tidak mau kita kembali ke PSBB," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: DPR

Sementara anggota DPR Dapil Jakarta Habiburokhman memberikan catatan kepada Pemprov DKI. Ia mengingatkan PSBB kali ini harus lebih baik dari pemberlakuan PSBB sebelumnya.

"Intinya kita jangan dua kali kejeblos lubang yang sama. PSBB baru harus lebih baik dari PSBB awal pandemi," kata Habiburokhman.

Jubir Khusus Gerindra ini menilai ada dua hal yang harus menjadi catatan Pemprov dalam pemberlakuan PSBB di Jakarta. Pertama, pemberian bansos bagi warga harus terjamin dan merata. Apalagi, bagi warga DKI yang terdampak dengan Jakarta kembali PSBB.

"Yang pertama adalah program bantuan sosial harus dipastikan mencukupi jumlahnya dan terdistribusi dengan baik," ujarnya.

"Jangan sampai ada warga yang kekurangan kebutuhan pokok sehingga mereka beraktivitas di luar dan tak terkendali. Harus diakui PSBB lalu masih banyak warga yang tidak mendapat bantuan bahan pokok," lanjut Habiburokhman.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat meninjau saluran air di depan Kantor LBH Jakarta, di Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat. Foto: Raga Imam/kumparan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mendukung keputusan Anies. Menurutnya, PSBB perlu diberlakukan kembali mengingat kasus harian Jakarta yang dalam dua pekan terakhir cukup konsisten di angka 1.000 kasus per hari.

"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," kata Prasetio dalam keterangan tertulisnya.

Menteri Kabinet Jokowi

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar perkantoran tetap bisa beroperasi 50 persen. Padahal dalam peraturan PSBB, perkantoran kecuali 11 sektor yang dikecualikan harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours. Sekitar 50 persen di rumah, dan 50 persen di kantor, dan 11 sektor tetap dibuka," ujar Airlangga dalam Rakernas Kadin.

Airlangga juga meminta Anies meninjau kembali kebijakan ganjil genap. Sebab, kata dia, 62 persen pasien yang dirawat di Wisma Atlet terpapar corona di transportasi umum.

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62 persen di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," jelasnya.

Keputusan pemberlakuan kembali PSBB, sontak membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah. Bahkan, IHSG sempat disuspen (trading halt) pada pukul 10:36:18 waktu JATS karena anjlok di atas 5 persen.

Airlangga menyebut penyebab IHSG anjlok adalah karena keputusan PSBB yang dikeluarkan Anies.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga.

Di awal perdagangan hari ini, IHSG dibuka turun 119,062 poin atau 2,31 persen ke posisi 5.030,314. Selang 2 menit setelah pembukaan, IHSG kembali tertekan 3,16 persen.

Sementara di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah hari ini bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip data Bloomberg, kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini dibuka di Rp 14.799 atau melemah 34,00 poin (0,23 persen).

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB

Namun, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo justru memutuskan untuk merumahkan seluruh pegawai di KemenPANRB mulai Kamis (10/9) hingga Minggu (13/9). Tjahjo hanya membolehkan pegawai yang masuk adalah yang terlibat dalam acara MoU netralitas ASN, setelah itu kantor tutup.

"Kamis, 10 September 2020 yang masuk kantor hanya pegawai yang terkait dengan pelaksanaan MoU Netralitas ASN, dan setelah MoU selesai kantor langsung tutup. Pegawai yang tidak terkait dengan MoU bekerja di rumah (WFH)," bunyi edaran SesmenPANRB yang dibagikan Tjahjo.

Semua pegawai KemenPANRB akan mulai WFH hari ini hingga Minggu (13/9). Kemudian Jumat dan Sabtu akan dilakukan penyemprotan sterilisasi total.

"Pegawai dilarang masuk kantor Jumat (11/9) hingga Minggu (13/8)," kata Tjahjo.

"Status Senin (14/9) dan seterusnya menunggu keputusan resmi Gubernur DKI. Kami akan memberikan pengumuman menyusul," imbuhnya.

Ojol

Ojek online juga menjadi salah satu sektor yang dilarang beroperasi jika PSBB kembali diberlakukan. Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, jika ojol kembali dilarang mengangkut penumpang maka pendapatan pengemudi ojol kembali menurun seperti saat PSBB April lalu.

"Yang utama kita minta ojol bisa tetap beroperasi bisa bawa penumpang. Karena saat PSBB pertama penurunan penghasilan mereka 70-80 persen. Dan ketika sudah diizinkan kemarin, pendapatan mereka juga belum pulih sekitar 50-60 persen saja," kata Igun saat dihubungi kumparan.

Pengemudi ojek online menunnggu orderan di kawasan Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (7/4/2020). Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Namun, ojol akan menghormati segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI dan jika nantinya memang ojol kembali dilarang angkut penumpang dia berharap, pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada pengemudi ojol.

"Pilihan kedua adalah kami berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian dalam hal ini kompensasi berupa bantuan sosial diturunkan kembali kepada kami pengemudi ojek online dan lebih merata," tambah dia.

Pengusaha

Pengusaha menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada anjloknya perekonomian di Jabodetabek. Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Kamdani, kegiatan ekonomi akan turun lebih dalam dibanding April-Mei lalu.

"Dengan asumsi semua kebijakan PSBB sama dengan yang diberlakukan pada April-Mei, ekspektasi level kegiatan ekonomi di Jabodetabek akan turun ke level yang sedikit lebih tinggi dari April-Mei," ujar Shinta kepada kumparan.

Perkiraan tersebut, menurut dia, sudah dengan asumsi pasar ekspor global di Jabodetabek yang sedikit membaik beberapa bulan terakhir.

Hal yang sama juga akan terjadi pada pasar domestik. Shinta menilai aktivitas ekonomi domestik cenderung mengalami penurunan yang sama dengan saat PSBB berjalan ketat di bulan Mei lalu.

Karyawan menggunakan pelindung wajah dan masker saat melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

"Untuk ekspektasi kegiatan ekonomi pasar domestik, cenderung akan serendah pada April-Mei. Tergantung pada local enforcement-nya," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, juga memprediksi kondisi serupa. Namun, dia menilai kebijakan PSBB perlu dilakukan demi menekan kian melonjaknya jumlah kasus positif corona.

"Kalau merosot sudah pasti, tapi akar masalahnya ada di penularan COVID-19 yang tidak mengalami penurunan. Pengusaha pada dasarnya mengikuti aturan pemerintah, saat ini pengusaha belum bekerja secara penuh," jelas Sutrisno.

Epidemiolog

Ahli epidemiolog menyambut baik keputusan Anies kembali menerapkan PSBB. Mereka mengajak daerah lain harus berani mengambil kebijakan PSBB kembali seperti yang diambil Jakarta.

Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman, menilai keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk menarik rem darurat dengan menerapkan PSBB sudah tepat mengingat layanan fasilitas kesehatan COVID-19 sudah terpakai 80 persen.

Dia pun berharap kalau dalam beberapa hari ini, Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan kesiapan lintas sektor dalam menyambut PSBB nanti. Sehingga ketika PSBB diberlakukan, semua orang sudah memahami tugas, fungsi, dan peran masing-masing, kata Dicky.

Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Tak cuma soal kesiapan di wilayah DKI Jakarta, Dicky juga meminta daerah satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) untuk menerapkan kebijakan PSBB. Kata dia, hal tersebut agar efektivitas PSBB jadi maksimal.

"Kemudian juga, di daerah sekitar Jakarta ini, Jabodetabek ini, harus melakukan hal yang sama. Terutama yang aktivitas warganya di Jakarta. Karena bila tidak, efektivitasnya juga akan tidak maksimal. Ini harus berlaku serentak," kata Dicky kepada kumparanSAINS.

"Jadi, artinya dalam fase persiapan ini, selain di dalam lingkup wilayah DKI Jakarta sendiri, harus ada koordinasi kesiapan bersama daerah-daerah sekitar," sambungnya.

Satgas COVID-19

Satgas COVID-19 juga menyambut baik keputusan ini. Juru bicara Satgas COVID-19 nasional Prof Wiku menilai, data saat ini menunjukkan kenaikan kasus 4 minggu terakhir di zona merah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, pembatasan ketat perlu dilakukan lagi. Bahkan, bila perlu PSBB total ditambah dengan pembatasan skala lebih kecil lagi.

"DKI Jakarta perlu dilakukan pembatasan yang ketat, bahkan kalau perlu dilakukannya pembatasan sosial berskala mikro," kata Prof Wiku dalam konferensi pers virtual.

"Karena informasi dan datanya bisa lebih spesifik untuk daerah tertentu dengan catatan yang lebih baik, sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing dan treatmentnya bisa dilakukan target di zona merah," tambah dia.

Selain soal kasus positif, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU rumah sakit di Jakarta juga perlu jadi perhatian. Dengan peran aktif dari warga untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kasus positif bisa ditekan, sehingga jumlah orang yang dirawat juga bisa berkurang.

"Itu bisa kita kendalikan lebih baik apabila proses preventif dari masyarakat betul-betul dilakukan dengan baik. Protokol kesehatannya, agar kasusnya terkendali sehingga masyarakat tak banyak jadi korban dan sakit," tutur Wiku.

"Demikian pula manajemen rumah sakit di daerah agar dapat monitor tingkat penggunaan tempat tidur isolasi dan ICU di masing-masing tempat apabila meningkat segera redistribusi diarahkan ke fasilitas rujukan lainnya. Khusus di Jakarta bisa dipindahkan pasien kondisi sedang ringan bisa ke RSD Wisma Atlet," ucap Wiku.