Respons Walkot soal Status Siaga I Corona di Kota Depok

Mohammad Idris, Wali Kota Depok Foto: kumparan/Laurens

Wali Kota Depok, Mohammad Idris akhirnya angkat bicara terkait perkembangan terakhir penyebaran virus COVID-19 di Kota Depok baik langkah penanganan hingga Depok yang disebut masuk dalam status siaga satu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Idris mengatakan, pihaknya belum memperoleh informasi mengenai kebijakan siaga satu yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan hingga saat ini dia mengaku belum menerima parameter dan indikator dari penerapan status siaga satu yang dimaksudkan oleh pihak Pemprov Jabar.

"Insyaallah kami akan tanyakan ke Provinsi terkait ini kepada seluruh warga Depok untuk tidak resah dengan informasi ini," ujar Idris, Kamis (7/1).

Petugas medis mengambil sampel lendir dari seorang pedagang saat tes swab di Pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan status siaga satu bagi Kota Depok dan Kabupaten Karawang. Dua daerah itu dalam kurun waktu empat minggu terakhir masih berada di zona merah. Status itu diberikan berkaitan dengan proses penanganan corona di Kota Depok hingga meluasnya penularan virus yang terjadi di sana.

Meski begitu, Idris membenarkan bahwa tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU di Kota Depok saat ini memang terbilang tinggi. Untuk saat ini tingkat bed ratio untuk pasien isolasi di Depok sendiri sudah mencapai 85 persen dan untuk ICU sudah mencapai 90,32 persen. Melihat kondisi tersebut, Idris memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah cepat untuk menambah jumlah tempat tidur baik bagi pasien isolasi maupun di ICU.

"Kami sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit yang sudah diberi amanah menangani COVID-19 untuk membahas bersama masalah ini," terang Idris.

Seorang pengendara sepeda motor melintasi mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Untuk mendukung langkah tersebut, Idris berharap Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan berupa peralatan yang saat ini dibutuhkan. Selain itu, Idris juga menyebut bahwa ada GAP data antara pemkot Depok dengan pusat sejak Oktober tahun 2020. Hal itu telah disampaikannya kepada Satgas Provinsi.

"Karena pengendali data ada di provinsi yaitu pikobar kami juga sudah komunikasi dengan Pusdatin Kemenkes," ucap Idris.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Idris menyatakan bahwa Pusdatin Kemenkes telah melakukan rekonsiliasi data antara Pusat dengan Depok. Pemerintah Kota Depok meminta agar Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) dapat memberikan akses dan ikut menyelesaikan masalah perbedaan GAP data tersebut.

"Fungsi data salah satunya adalah untuk menghitung zona risiko daerah," kata Idris.

Sementara terkait proses vaksinasi, Idris menyatakan Pemkot Depok akan mengikuti seluruh arahan yang akan disampaikan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat. Hal ini dikarenakan terkait pihak mana saja yang nantinya akan divaksin dan waktu vaksinasi, seluruhnya diatur Pemerintah.

"Bagi kami daerah tentunya kami sudah mempersiapkan sarana prasarana tempat dan termasuk tenaga kesehatan untuk program ini," ucap Idris.

Idris meminta agar nantinya seluruh warga dapat mengikuti arahan Pemerintah vaksinasi. Karena menurutnya kebijakan vaksinasi ini jadi keputusan terbaik dari pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona.

"Insyaallah apa yang sudah diputuskan pemerintah memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semua terima kasih salam sehat," tutup Idris.