Retno Marsudi Temui Menlu Palestina Setelah Hamas-Fatah Mulai Negosiasi Pemilu

9 Februari 2021 19:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1).  Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menlu Retno Marsudi mengapresiasi keputusan Liga Arab yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Retno jelang pertemuannya dengan Menlu Palestina, Riyad al-Maliki.
ADVERTISEMENT
Retno tidak mengungkapkan di mana dia akan bertemu al-Maliki. Namun, pada Selasa (9/2/2021) Retno berada Amman Yordania untuk bertemu Menlu negara setempat Ayman Safadi.
"Besok saya, saya akan bertemu Menlu Palestina. Dukungan Indonesia kepada Palestina tetap teguh," kata Retno dalam konferensi pers virtual di Amman Yordania.
Menlu RI, Retno Marsudi (kanan) dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki (kiri) saat pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Dia menambahkan, Pemerintah RI berharap bahwa di 2021 ini masalah-masalah perbedaan politik internal di Palestina dapat selesai. Sejak pemilu 2006 pemerintahan Palestina terpecah.
"Indonesia berharap tahun ini akan menjadi tahun lebih baik bagi upaya merengkuh langkah signifikan ke depan untuk mencapai solusi jangka panjang masalah Palestina," kata Retno.
Pertikaian politik di Palestina melibatkan dua parpol besar yang bertikai pada pemilu 2006 lalu Hamas dan Fatah. Akibat pertikaian itu, Hamas membentuk pemerintah sendiri di Gaza. Sedangkan Fatah hanya berkuasa di Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
Titik terang rekonsiliasi Palestina terlihat saat Hamas dan Fatah memulai perundingan di Mesir pada Senin (8/2/2021). Perundingan tersebut khusus membahas rencana pemilu Palestina yang sudah 15 tahun absen.