RI Berhasil Desak DK PBB Tolak Sikap AS soal Pemukiman Israel

Watap RI untuk PBB di New York, Dian Triansjah Djani dalam pertemuan DK PBB membahas pemukiman ilegal Yahudi di PBB Foto: Dok PTRI New York

Indonesia berhasil menggalang dukungan Dewan Keamanan PBB untuk menolak upaya Amerika Serikat melegalkan pemukiman Israel di Tepi Barat, Palestina.

Hal tersebut dilakukan saat pertemuan DK PBB mengenai Palestina pada Rabu (20/11) di markas besar PBB di New York.

Penggalangan dukungan dilakukan lewat negosiasi panjang. Pada pertemuan dengan anggota tetap dan tidak tetap DK PBB, RI mendesak agar keinginan AS ditolak.

Setelah berunding, Presiden DK PBB akhirnya sepakat untuk kembali menegaskan bahwa pemukiman Israel di Palestina ilegal. Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina.

Keterangan pers DK PBB seusai pertemuan mengenai pemukiman ilegal Yahudi Foto: Dok PTRI New York

Selain itu, Indonesia juga berhasil mendorong dikeluarkannya pernyataan bersama dari sepuluh anggota tidak tetap DK PBB yang meminta Israel menghentikan segala aktivitas pembangunan pemukiman ilegalnya yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334 (2016).

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, mengatakan galangan dukungan didasari kepedulian Indonesia atas Palestina. Sebab, apa yang dilakukan Israel di Tepi Barat menghambat perdamaian dua negara.

“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan AS terkait kebijakan pemukiman ilegal Israel yang secara de-facto merupakan bentuk aneksasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara," papar Djani seperti dikutip dari keterangan pers PTRI New York kepada kumparan.

Di samping itu, Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.

“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut," tutup Djani.