Ribka Tjiptaning: Dulu Sebut MERS Lebih Bahaya dari Corona, Kini Tolak Vaksin

Anggota Komisi IX dari fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. Foto: Youtube/DPR RI

Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning sejak dulu memang terkenal lantang bersuara di Komisi IX DPR. Belakangan, ia kembali disorot akibat pernyataannya yang tegas menolak disuntik vaksin corona.

Dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (12/1), Ribka menyebut lebih baik membayar denda daripada harus divaksin. Ia mempertanyakan kualitas vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending gue bayar," ungkap Ribka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta.

Pada rapat dengan Menkes kemarin, Rabu (12/1), Ribka kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Politikus PDIP ini bahkan menyebut Sinovac sebagai barang rongsokan.

"Saya sudah bilang negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Sinovac ini kan kalau kebetulan saya punya banyak teman di China. Sebetulnya Sinovac ini, istilahnya apa ya, barang rongsokanlah di sana itu. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya," ujar Ribka dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Menteri Kesehata Budi Gunadi Sadikin isuntik vaksin corona Sinovac saat vaksiasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/1). Foto: Youtube/@Sekretariat Presiden

Sebenarnya bukan kali pertama Ribka melontarkan sikap kontroversial soal corona. Di awal mulai Corona hadir di Indonesia, Ribka sempat menyebut bahwa virus ini tak berbahaya bagi warga Indonesia.

Pada 3 Februari 2020, Ribka saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menyebut orang Indonesia memiliki kekebalan tubuh yang kuat, sehingga tak perlu berlebihan takut dengan virus corona.

Bahkan, Ribka berkelakar, yang harus diwaspadai adalah corona alias komunitas rondo (Janda-bahasa Jawa) mempesona. Bagi Ribka, klenik di Indonesia membuat virus tak bisa masuk.

Kala itu, Ribka juga sependapat dengan sejumlah ahli yang menyebut MERS dan SARS lebih berbahaya ketimbang virus corona.

“Ini lebih bahaya MERS dan SARS dibanding itu dari pada si corona, kecuali 'komunitas rondo mempesona'. Bahaya itu pengguna coronanya itu, sebab hati-hati itu ya kan,” kata Ribka.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyinggung perang dagang antara China dan Amerika, sehingga Indonesia harus berhati-hati menyikapi virus corona yang sudah membuat geger di Wuhan, China itu.

Ribka Tjiptaning, Politikus PDIP dan Anggota Komisi IX DPR. Foto: Facebook/Ribka Tjiptaning

"Ini lama-lama China bisa diembargo ini, mainan Amerika juga, karena ini persaingan. Negara super powernya kan Amerika dan China, ini kita juga harus berhati hati menyikapi ini. Itu flu burung itu terakhir ternyata tidak ditemukan H5N1. Makanya saya menolak anggaran 490 M waktu itu. Saya tidak mau tanda tangan itu dengan Bu Siti Fadilah," kata Ribka saat raker, 3 Februari 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan penelusuran kumparan, dalam rapat-rapat kerja dengan Menkes Terawan sebelum izin edar darurat untuk Sinovac dikeluarkan, Ribka tak pernah menolak vaksin ini setegas kemarin.

Sehingga tak heran muncul pertanyaan mengapa penolakan baru dilayangkan saat BPOM sudah mengeluarkan izin edar dan MUI sudah mengeluarkan fatwa halal.

Bahkan, Presiden Jokowi sudah divaksinasi corona bersama sejumlah tokoh. Ribka enggan merinci mengapa ia baru melontarkan penolakan terhadap vaksin corona Sinovac sekarang. Ribka mengaku punya tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.

"Saya sampai ditegur partai saya, enggak tahu yang lapor siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis. Buat saya ini keamanan rakyat. Saya juga wakil rakyat," kata Ribka Tjiptaning.

Tolak pembangunan vaksin flu burung saat menjabat Ketua Komisi IX

Seorang pekerja mendisinfeksi kandang burung di pasar burung di Denpasar, Bali. Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

Penolakan Ribka terkait vaksin juga pernah terjadi tahun 2013. Saat itu, ia merupakan Ketua Komisi IX DPR periode 2009-2014, Ribka tegas menolak proyek pembangunan vaksin flu burung di era Menkes Siti Fadilah Supari.

Ribka menolak penambahan anggaran untuk penanganan wabah flu burung di tahun 2013. Saat itu pemerintah meminta tambahan anggaran pembangunan pabrik vaksin. Padahal pabrik vaksin flu burung di Bandung, Jawa Barat, mangkrak.

Pada saat itu, Ribka meminta agar proyek yang menelan anggaran Rp 2,4 triliun ditunda dulu. Lebih baik sejumlah masalah di pabrik vaksin di Bandung dibereskan baru meminta tambahan anggaran. Belakangan proyek pabrik vaksin itu diduga terseret dalam kasus korupsi eks Politikus Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dalam berbagai pernyataannya di Parlemen, Ribka bahkan tak percaya ada virus flu burung di Indonesia.