Moeldoko dan Ridwan Kamil di Gedung Pakuan

Ridwan Kamil Lapor ke Moeldoko: Puskesmas di Jabar Tak Mencukupi untuk Vaksinasi

4 Desember 2020 18:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19, di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19, di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Salah satu bahasan keduanya adalah membicarakan persiapan vaksinasi COVID-19 jika vaksin sudah hadir.
ADVERTISEMENT
Pria yang akrab disapa Emil itu menjelaskan, jumlah puskesmas di Jabar tidak akan memadai untuk dijadikan tempat vaksinasi. Emil tidak merinci berapa banyak penduduknya yang masuk kriteria vaksin dan jumlah puskesmas yang dijadikan lokasi vaksinasi.
Namun, berdasarkan hasil simulasi, jika satu orang diperkirakan harus menunggu selama 45 menit usai disuntik, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan antrean.
"Melaporkan simulasi vaksin, bahwa jumlah puskesmas yang ada tidak akan memadai. Kemudian satu orang 45 menit juga akan membuat antrean terlalu besar," kata Emil usai pertemuan lewat video conference, Jumat (4/12).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Bandung. Foto: YouTube/@Humas Jabar
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah pusat membuat aturan yang lebih realistis. Ia mengusulkan, selain puskesmas, agar memanfaatkan gedung-gedung berkapasitas besar sebagai lokasi vaksinasi.
ADVERTISEMENT
Terkait dengan prosedur vaksinasi dan vaksin corona yang dijatahkan kepada Jabar, Emil menyerahkan ke pemerintah pusat.
"Kemudian persiapan vaksin Bio Farma, tentunya nanti ada statement dari pemerintah pusat bahwa prosedur standar WHO sudah dilalui. Dan kehalalan juga sudah dikonfirmasi, dan approval dari BPOM juga akan menjadi final dari keputusan itu," tutur dia.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan Emil, Moeldoko memastikan pihaknya akan mengkalkulasi kapasitas puskesmas di seluruh daerah. Sebab, vaksinasi yang rencananya mulai dilakukan Januari 2021 ini memerlukan fasilitas hingga SDM yang memadai.
Moeldoko menjelaskan, pedoman vaksinasi juga akan dibahas oleh pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya penumpukan massa saat proses vaksinasi berlangsung.
Petugas medis (kanan) menyimulasikan pemberian vaksin COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
"Nanti kalau vaksin datang, pertanyaannya harus di Puskesmas atau mencari gedung yang memadai sehingga tidak terjadi penumpukan massa, karena menunggu yang 30 menit tadi," kata Moeldoko.
ADVERTISEMENT
"Atau ada cara baru yang 30 menit tadi. masyarakat kembali dulu ke rumahnya, kalau terjadi sesuatu maka melaporkan. Nah, ini hal-hal baru yang tadi diskusi dengan Pak Gubernur dan perlu menjadi catatan ke depan," tutup dia.
Sejumlah daerah di Indonesia telah melaksanakan simulasi vaksinasi COVID-19 oleh Kemenkes. Simulasi sejak Oktober 2020 lalu telah dilakukan di sejumlah puskesmas di Bogor, Bekasi, hingga Depok.
Infografik tujuan vaksinasi corona. Foto: kumparan
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten