Ridwan Kamil soal Corona Jabar: Dukung PSBB DKI - Depok hingga Cimahi Zona Merah

15 September 2020 8:47 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melambaikan setibanya di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8). Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melambaikan setibanya di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/8). Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali memberikan informasi terkait penanganan virus corona. Ridwan Kamil sudah menggelar rapat bersama kepala daerah di wilayah Bodebek (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok) pada Senin (14/9).
ADVERTISEMENT
Rapat itu membahas tindak lanjut akibat pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang mulai berlangsung sejak 14 September. Ridwan Kamil menegaskan, Pemprov Jabar mendukung penuh PSBB Jakarta.
"Hasil rapat dengan Bodebek, semua menyepakati mendukung penuh PSBB ketat di DKI. Bodebek akan melakukan pengetatan di zona merah COVID, penambahan rasio RS. Semua dampak sosial ekonomi PSBB DKI di Bodebek akan dimitigasi secara terukur. Intinya semua kompak satu suara dukung DKI," kata Ridwan Kamil.
Meski mendukung PSBB Jakarta, pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Bodebek tidak ikut menerapkan PSBB. Tetapi, Bodebek menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau PSBM.
"Kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB ketat di Jakarta dari Pak Anies dengan melakukan pola yang sama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta dengan PSBB ketat tapi dengan pola yang namanya PSBM," kata Emil.
ADVERTISEMENT
Emil menjelaskan, alasan Bodebek menerapkan PSBM karena ada sejumlah perbedaan dengan Jakarta. Namun, dia tak menyebutkan secara rinci soal perbedaan yang dimaksud.
"Tentu perlakuan PSBB-nya dilakukan berbeda sehingga kami menyimpulkan PSBM metode pas untuk situasi berbeda seperti ini," ucap dia.
Emil juga meminta warga DKI Jakarta tak datang berwisata ke wilayah Jabar selama PSBB. Dia mengaku sudah melakukan koordinasi.
"Kami mengimbau warga Jakarta selama PSBB ketat ini jangan dulu bepergian, atau berwisata ke Jawa Barat, ya. Karena itu hampir lebih dari 70 persen di Puncak Bogor kan warga Jakarta," kata Emil.
Emil menambahkan, Dinas Perhubungan Jabar sedang membahas mengenai pembatasan wilayah. Selain itu, bupati dan wali kota di Jabar sedang menghitung jumlah warganya yang kerja informal di Jakarta dan terkena imbas dari pengetatan PSBB di Jakarta.
ADVERTISEMENT
"Gara-gara PSBB ketat mereka terdampak tidak bisa berjualan dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi ke bansosnya yang sedang kita hitung dengan Pak Sekda berapa jumlahnya. Apakah nanti selama periode ketat ini di-support oleh dana-dana provinsi atau Bodebek atau pusat," ucap dia.
Emil menilai, keputusan apa pun yang diterapkan Jakarta bakal berimbas pada wilayah lainnya. Dengan begitu, koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta dinilai perlu agar dapat saling mendukung dalam menangani pandemi.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengunjungi pabrik Suzuki di Cikarang Bekasi. Foto: Dok. Istimewa

Ridwan Kamil Ungkap Kabupaten Kota di Jabar Masuk Zona Merah

Mantan Wali Kota Bandung itu juga mengungkapkan kabupaten dan kota di Jabar yang ini masuk zona merah. Kini ada empat daerah di Jabar yang berstatus zona merah penularan virus corona yakni Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
"Artinya memang mayoritas masih tetap di Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), menyumbang kasus mingguan lebih dari 60 persen ada di Bodebek. Itulah kenapa koordinasi tadi sangat diperlukan," ucap dia.
Emil mengatakan, tingkat keterisian rumah sakit yang merawat pasien corona berada rata-rata di angka 40 persen secara keseluruhan. Tapi di antara kabupaten/kota yang ada, Kota Depok menjadi yang paling tinggi.
"Tingkat keterisian rumah sakit ada di 41 persen secara umum tapi memang sangat tinggi di Depok sehingga sedang mengonsepkan subsidi silang," kata dia.
Ia mencontohkan Kota Depok yang tingkat keterisiannya tinggi dapat dibantu Kabupaten Bogor yang kini masih terisi di bawah angka 40 persen. Konsep subsidi silang merupakan bentuk kerja sama dalam menangani pandemi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan kesehatan, di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/8). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Ridwan Kamil Akan Naikkan Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 di Jabar

Emil mengaku tidak puas atas tingkat kesembuhan pasien corona di Jabar. Menurut dia, idealnya kesembuhan ada di angka 70 persen. Tapi hingga kini tingkat kesembuhan di Jabar masih di angka 51 hingga 53 persen.
ADVERTISEMENT
Emil mengaku terus berkoordinasi dengan pihak terkait berupaya mencari obat, terapi hingga metodologi agar jumlah pasien yang positif ini bisa diupayakan penyembuhan secepatnya.
"Tantangan terbesar Jabar hanya satu, tingkat kesembuhannya belum memuaskan. Baru di angka sekitar 51 hingga 53 persen, idealnya 70 persen," kata Emil.
Demi meningkatkan angka kesembuhan di Jabar, Emil mengaku sedang berupaya mencari obat dan terapi metodologi agar pasien yang positif terinfeksi dapat sembuh dengan cepat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi (kedua kanan) dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi (kanan) menunjukkan tanda suntik vaksin di puskesmas Garuda, Bandung. Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto

Ridwan Kamil Ungkap Perkembangan Uji Klinis Vaksin Sinovac

Emil juga memberikan perkembangan soal uji klinis tahap III vaksin Sinovac yang sedang berjalan di Bandung. Menurutnya, proses produksi dan penyuntikan vaksin Sinovac di Indonesia jika uji klinis tahap III berhasil, diprediksi akan memakan waktu hingga 1 tahun.
ADVERTISEMENT
"Kalau tidak hitungan kami bisa 1 tahun sendiri proses pemberian vaksin ke seluruh warga, kira-kira begitu," kata dia.
Emil menuturkan, distribusi dan penyuntikan vaksin bisa memakan waktu satu tahun karena suntik vaksin dilakukan sebanyak dua kali untuk membentuk imunitas tubuh agar kebal terhadap virus corona.
Maka dari itu, dia menilai proses distribusi dan penyuntikan memerlukan bantuan dari jajaran TNI dan Polri.