Risma Akan Realokasi Anggaran Rehabilitasi TMP Kalibata demi Pemberdayaan Daerah

Mensos Tri Rismaharini saat blusukan di aliran Sungai Ciliwung, belakang kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Foto: Kemensos RI

Mensos Tri Rismaharini atau Risma mengungkapkan mendapatkan anggaran Rp 1,4 T untuk memperbaiki data bansos. Meski demikian, Risma menilai jumlah tersebut terlalu besar.

Saat ini, Kemensos berencana mendata 107 juta masyarakat penerima bansos. Meski mendapatkan anggaran besar untuk memperbaiki data bansos, namun ia akan merelokasi anggaran itu untuk dialokasikan sebagai bantuan kepada warga miskin.

"Saya sampaikan terus terang, saya juga pengin merelokasi beberapa anggaran di Kemensos untuk saya gunakan untuk kembali ke warga miskin. Teman-teman dirjen sudah sepakat," kata Risma dalam raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (13/1).

"Contohnya balai-balai tadi dicat dikit, diperbaiki, enggak usah diubah total. Anggaran di Solo untuk apa bangun besar-besar. Coba berikan akses itu difabel kebutuhannya apa. Nanti (anggaran) akan berubah signifikan. Kalau boleh oleh Kementerian Keuangan untuk dikembalikan ke warga yang membutuhkan," lanjutnya.

Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (keenam kiri) menghadiri Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPU) Kalibata, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Foto: M RIsyal Hidayat/Antara Foto

Risma mengungkapkan, salah satu anggaran yang akan direalokasi adalah anggaran rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Kalibata. Anggaran rehabilitasi TMP Kalibata, kata dia, bisa direalokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah.

"Contohnya rehabilitasi Makam Pahlawan Kalibata menurut saya enggak perlu uang sebesar itu. Kalau bisa kita berikan untuk pemberdayaan, terutama di daerah-daerah yang sudah kita petakan di kawasan-kawasan terkucil," ungkapnya.

Risma mengatakan seluruh dirjen sudah sepakat untuk membentuk koperasi bagi sejumlah wilayah sebagai modal awal. Sementara untuk daerah lain yang membutuhkan pendekatan berbeda seperti Papua akan dipikirkan lebih lanjut.

"Kenapa saya sampaikan enggak mau gunakan Rp 1 T itu untuk data, kita akan lakukan verifikasi lapangan. Bahkan staf saya tugaskan ke lapangan semua," tuturnya.

Ia menyebut tengah menyiapkan sistem untuk menampung data di lapangan. Menurutnya, sistem untuk menampung data tersebut tidak perlu memerlukan anggaran hingga triliunan rupiah.

"Kenapa bank dan PT Pos saya minta foto, kalau Kemendagri punya data foto 200 juta ya saya cuma 107 juta nantinya. Mestinya kami bisa nampung itu dan saya sampaikan aku ngerti harga server sekelas itu. Jadi kenapa? Untuk memang nampung, kalau enggak ada masalah out, disimpan di suatu tempat gitu. Jadi bisa manajemen data," jelasnya lagi.

"Kenapa Dispenduk bisa 200 juta orang dengan wajah, kenapa kita enggak bisa? Yakin saya enggak butuh anggaran sebesar itu," pungkasnya.