Risma Sederhanakan Struktur Kemensos, Lansia Ditangani Direktorat Terpisah

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) disambut warga saat kunjungan kerja (kunker) di kawasan Apawer, Kabupaten Sarmi, Papua, Selasa (22/3/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Mensos Tri Rismaharini mengungkapkan penyederhanaan struktur organisasi di Kemensos dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR. Ia mengungkapkan, salah satu yang disederhanakan adalah terkait penanganan lanjut usia (lansia)

Risma mengatakan, penanganan lansia kini berada di bawah Dirjen Pemberdayaan Sosial yang ditangani Sekretariat Irjen Pemberdayaan Sosial Lansia. Menurutnya, penanganan berdasarkan kategori ini penting dilakukan agar fokusnya tidak tercampur dan penanganan yang dilakukan bisa maksimal.

"Supaya dia bisa mantau. Yang lansia ditangani direktur lansia. Karena selama ini kalau hanya diberikan lansia yang enggak ada keluarga, saya kemarin mapping ada sekitar 2 juta sekian itu lansia tanpa pendamping," kata Risma di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4).

Risma mengungkapkan, sulit menangani lansia tanpa pendamping. Apalagi kebutuhan lansia tidak cukup jika hanya diberikan uang.

"Sekarang ini kita hanya menerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) enggak cukup. Padahal dia enggak bisa apa-apa. Saya minta ini direktorat ini nangani, kita inject, kita arahkan," tuturnya.

Ia mengatakan, kebutuhan lansia untuk sebulan sekitar Rp 729.000 untuk makan 3 kali sehari. Bagi lansia dengan kondisi berat, akan dititipkan ke RW setempat beserta dengan biaya penanganannya.

"Kemudian nanti Pak RW yang rawat dan memberikan makanan. Karena kalau enggak, dia enggak bisa apa-apa, kemudian enggak bisa makan," ujarnya.

Risma mengungkapkan ada banyak lansia yang ditangani di balai-balai Kemensos. Namun, ada juga yang tidak mau dan memilih tinggal di rumah.

"Nah, ini [lansia ditinggal di rumah] siapa yang ngasih makan? Karena kalau uang PKH Rp 300.000 dan Rp 200.000 BPNT enggak cukup. Karena pengalaman kita pengeluaran kita Rp 700.000 sekian," ucapnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Risma adalah banyaknya lansia pensiunan PNS/ASN yang juga ingin mendapatkan bansos. Risma sudah berkali-kali memberi pengertian kepada mereka bahwa bantuan tersebut hanya diberikan kepada lansia yang kurang mampu.

"Saya sampaikan, iya, Bu, tapi, kan, dulu Ibu dapatnya lebih tinggi gajinya. Makanya kalau ada UU Lansia sebelum dia masuk lansia itu harus apa. Karena kalau ndak, waduh.... yang ditangani Litjamsos kalau nanti dia lansia itu besar sekali dan itu memang enggak cukup kalau cuma mengandalkan bansos," pungkasnya.