News
·
17 Januari 2021 11:58

Rizal Ramli soal Gugatan PT 20% Ditolak: MK Lebih Dengar Suara Kekuasaan, Picik

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Rizal Ramli soal Gugatan PT 20% Ditolak: MK Lebih Dengar Suara Kekuasaan, Picik (605979)
searchPerbesar
Pakar Ekonomi Rizal Ramli saat diskusi bertajuk "Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan" di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Eks Menko Maritim Rizal Ramli menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya soal penghapusan syarat ambang batas capres atau presidential threshold 20 persen. Rizal Ramli mengaku kecewa dengan alasan penolakan MK yaitu legal standing Rizal Ramli dianggap lemah.
ADVERTISEMENT
"Kami sangat kecewa dengan putusan MK, yang tidak memiliki argumen hukum yang kuat. MK lebih mendengarkan suara kekuasaan. MK ketakutan membiarkan kami hadir di pembahasan substansi perkara. Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik, dan argumen hukum yang memadai," kata Rizal Ramli dalam keterangannya, Minggu (17/1).
Rizal menilai, justru basis argumen para hakim Mahkamah Konstitusi tersebut lemah. Menurut dia, MK justru menutup rapat celah untuk memperbaiki sistem pemilu menjadi lebih bersih dan amanah.
"Cara cupet dan picik yang dilakukan para hakim MK dengan menolak legal standing Dr. Rizal Ramli menunjukkan lemahnya basis argumen mereka, sehingga menggunakan cara kekanak-kanakan untuk menutup kesempatan melakukan pembahasan tentang sistem Pemilu yang bersih dan amanah," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Rizal Ramli kini tengah mempertimbangkan opsi-opsi lain agar syarat presidential threshold 20 persen bisa dihapus. Selain itu, Rizal mengatakan, dari 12 kasus gugatan judicial review terkait presidential threshold di MK, sebagian besar diproses.
Ia heran mengapa gugatannya ditolak dengan alasan legal standing. Apalagi, alasan Rizal Ramli salah satunya untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
"Yang kita ingin perbaiki ini adalah sistem yang menyangkut parpol, yang merupakan bagian dari sistem demokrasi kriminal. Mereka, parpol-parpol tersebut berkepentingan untuk terus melanggengkan sistem sistem demokrasi kriminal karena menguntungkan parpol-parpol secara finansial," kata Rizal.
Rizal Ramli soal Gugatan PT 20% Ditolak: MK Lebih Dengar Suara Kekuasaan, Picik (605980)
searchPerbesar
Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/7/2020). Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
"Luar biasa aneh dan sedemikian teledor serta tidak logisnya pikiran hakim MK yang mensyaratkan agar penggugat Presidential Threshold harus didampingi atau mewakili parpol," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Rizal Ramli kembali menegaskan penolakannya soal presidential threshold 20 persen. Menurut dia PT 20 persen merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal di Pilpres. Selain itu, ia menyebut ada 48 negara yang memberlakukan sistem pemilihan dua tahap. Tapi tak satu pun menerapkan sistem semacam presidential threshold.
"Akibat sistem tersebut, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem demokrasi kriminal adalah para bandar/cukong yang membantu biaya menyewa parpol, pollster, public relations, dan kampanye di media sosial sang calon," kata Rizal.
"Begitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan rakyat," tutup dia.
Sebelumnya, MK tak menerima gugatan tersebut lantaran Rizal dan Abdulrachim tidak memiliki legal standing. Sehingga, MK tak mempertimbangkan pokok permohonan tersebut.
ADVERTISEMENT
MK menyatakan Rizal tak memiliki kedudukan hukum lantaran tidak mampu membuktikan bahwa Pasal 222 UU Pemilu merugikannya secara konstitusional.