Rusia Hentikan Pasokan Gas ke Polandia dan Bulgaria karena Ikut Beri Sanksi

Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dewan pengawas platform Russia-Land of Opportunity di Catherine's Hall of the Kremlin di Moskow, Rusia, Rabu (20/4/2022). Foto: Mikhail TERESHCHENKO/Sputnik/AFP

Perusahaan minyak dan gas alam terbesar di Rusia, Gazprom, telah menghentikan pasokannya ke Polandia dan Bulgaria sebagai konsekuensi menolak permintaan pembayaran dengan rubel. Penangguhan tersebut ditetapkan sejak Rabu, (27/4).

"Gazprom Export telah memberi tahu Bulgargaz dan PGNiG tentang penangguhan pasokan gas mulai 27 April hingga pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam Keputusan," ujar perwakilan Gazprom, dikutip dari Tass.

Dilaporkan bahwa Gazprom belum menerima pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk gas yang dipasok pada bulan April, yang wajib dibayarkan dalam rubel sebagaimana keputusan Presiden Rusia tertanggal 31 Maret 2022.

Harga gas di Eropa terpantau naik 21% menyusul pernyataan tersebut, melampaui $1.370 per 1.000 meter kubik.

Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin menetapkan kebijakan untuk memerintahkan negara-negara yang masuk ke daftar negara tak bersahabat untuk membayar gas Rusia dalam rubel.

Dengan kata lain, negara-negara yang masuk ke dalam daftar 'tak bersahabat' tersebut adalah yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Daftar negara tak bersahabat versi Putin di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, negara bagian Uni Eropa, Inggris, Ukraina, Swiss, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, hingga Taiwan.

Presiden Lituania Gitanas Nauseda, Presiden Polandia Andrzej Duda, Presiden Latvia Egils Levits dan Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengunjungi Borodianka di Kiev, Ukraina pada Rabu (13/4/2022). Foto: Polish Presidency/Handout via REUTERS

Dengan tegas Putin menolak negara-negara tersebut membayar pasokan gas dan minyak dalam mata uang mereka, terutama dolar dan euro.

Keputusan tersebut dikecam oleh pihak barat sebagai pemerasan, pasalnya Rusia dianggap membuat kebijakan semena-mena di tengah sanksi internasional yang dijatuhkan atas serangan yang ditujukan kepada Ukraina hingga detik ini.

"Langkah itu melanggar prinsip dasar hukum," tegas Presiden Polandia Andrzej Duda, dikutip dari Reuters.

Sementara Menteri Energi Bulgaria Alexander Nikolov mengatakan langkah yang dilakukan Putin sendiri sama dengan menyalahgunakan pasokan gas sebagai senjata politik dan ekonomi.

Bulgaria dan Polandia adalah dua negara Eropa dengan kontrak Gazprom yang akan berakhir pada akhir tahun ini, yang berarti pencarian mereka untuk pasokan alternatif dapat berjalan.

Selain itu, Polandia mengeklaim pihaknya masih memiliki banyak pasokan gas. Sementara Bulgaria akan mencari pasokan alternatif lain dari Yunani dan Turki.