Rusia Setop Pasokan Gas ke Polandia dan Bulgaria

Ilustrasi pertambangan migas Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Pada Rabu (27/4/2022), Rusia akan berhenti memasok gas ke dua negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa (UE). Negara-negara itu yakni Polandia dan Bulgaria.

Mereka akan menjadi dua negara pertama di wilayah Eropa yang pasokan gasnya diputus oleh Rusia sejak invasi ke Ukraina. Kendati demikian, Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, melaporkan kabar lain.

Morawiecki mengatakan pada Selasa (26/4/2022), pasokan energi di negara itu masih aman. Data dari UE pada Rabu (27/4/2022) turut menunjukkan, transmisi gas ke Polandia di bawah kontrak Yamal masih berlanjut.

Pabrik Yamal mengalirkan gas melalui pipa Yamal-Eropa. Pipa itu terbentang dari Belarusia ke Polandia.

"Penyimpanan gas kami 76 persen penuh. Ini adalah tingkat pengisian yang tinggi – jauh lebih tinggi daripada di sebagian besar negara Eropa. Oleh karena itu, juga dalam masa transisi ini, sebelum pipa gas Baltik diluncurkan, kami akan dapat memanfaatkan sumber daya kami, serta memperoleh gas dari sumber-sumber lain yang memungkinkan," kata Morawiecki, dikutip dari Reuters, Rabu (27/4/2022).

PM Polandia, Mateusz Morawiecki. Foto: Getty Images

Kesepakatan gas Polandia dengan Rusia berakhir pada akhir 2022. Polandia berulang kali mengatakan, pihaknya tidak akan mematuhi skema pembayaran gas baru. Skema itu mewajibkan pembayaran dalam mata uang Rusia (rubel).

Polandia menegaskan, mereka tidak akan memperpanjang kontrak kesepakatan gas tersebut. Negara itu siap untuk memutus kerja sama energi dengan Rusia.

"Kami siap untuk sepenuhnya terputus dari sumber daya Rusia. Baik yang berkaitan dengan batu bara – pemotongan dilakukan atas inisiatif kami, kami memberlakukan embargo pada 16 April. Kami siap untuk memotong gas sepenuhnya. Kami juga siap untuk memotong minyak Rusia sepenuhnya," kata Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Polandia, Anna Moskwa.

Sementara itu, Bulgaria hampir sepenuhnya bergantung pada impor gas Rusia. Oleh karena itu, Bulgaria tidak mengikuti jejak Polandia.

Namun, Bulgaria tetap menentang skema pembayaran baru tersebut. Pihaknya mengatakan, aturan itu adalah pelanggaran kontrak.