RUU Pemilu, Gerindra Tak Masalah Parliamentary Threshold 4, 5, atau 7%

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Foto: DPR RI

RUU Pemilu menjadi salah satu draf undang-undang yang akan dibahas DPR. RUU ini akan mengatur sejumlah aturan untuk teknis pemilu seperti parliamentary threshold, presidential threshold, sistem kepemiluan, hingga jadwal pilkada serentak.

Seluruh fraksi di DPR telah menyampaikan usulannya terhadap RUU Pemilu yang akan menjadi landasan aturan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2022.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya tak keberatan jika parliamentary threshold (PT) naik menjadi 7 persen atau tetap 4 persen. Dasco menyebut Gerindra ikut aktif membahas besaran PT yang akan ditetapkan.

"Kami Gerindra pada prinsipnya tidak keberatan PT di angka 4, 5, atau 7 (persen). Namun yang kami hitung adalah bagaimana nanti PT ini bisa mengakomodir dan menampung suara seluruh rakyat yang ikut pemilu," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1).

"Karena itu dalam komunikasi intens antarparpol di parlemen, Gerindra ikut aktif dalam komunikasi untuk sama-sama memutuskan PT-nya seperti apa," lanjut dia.

Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 secara langsung, di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

Sikap Gerindra terhadap presidential threshold pun juga serupa. Dasco menuturkan Gerindra tak masalah apabila presidential threshold ada kenaikan atau tetap.

"Kalau presidential threshold juga sedang kami komunikasikan. Pada prinsipnya mau 20 atau 25 persen, kami ikut saja," kata dia.

Wakil Ketua DPR itu juga mengatakan Gerindra masih mengkaji terkait waktu ideal pelaksanaan pilkada serentak apakah di 2024 atau 2022.

"Kami juga sedang menghitung dan kami kaji dan sedang kami minta pendapat dari parpol lain mengenai perlu tidaknya pilkada 2022," tutup Dasco.