Saat Jokowi Dorong Berbagi Vaksin Corona hingga Pemulihan Ekonomi di KTT APEC

Presiden Jokowi saat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat 2021, melalui konferensi video, Jumat (16/07/2021) malam. Foto: Lukas/BPMI Setpres

Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (16/7) malam.

Pertemuan tersebut dipimpin Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, selaku Ketua APEC tahun ini. KTT informal itu digagas Selandia Baru untuk membahas penanganan pandemi COVID-19. Biasanya KTT APEC digelar setahun sekali sekitar November.

Dalam konferensi tersebut, sejumlah hal diungkapkan oleh Jokowi. Apa saja?

Ilustrasi vaksin corona AstraZeneca. Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Dorong berbagi vaksin

Jokowi menyatakan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara untuk bersama melawan pandemi corona. Jokowi secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara APEC untuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.

"Dalam kaitan ini, Presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat COVAX Facility," ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, usai mendampingi Jokowi di pertemuan tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Seskab Pramono Anung turut mendampingi Jokowi di pertemuan itu.

Jokowi mencontohkan kesenjangan vaksinasi melalui data bahwa penyuntikan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari populasi, kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi.

Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi.

Presiden Jokowi saat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat 2021, melalui konferensi virtual, Jumat (16/07/2021) malam. Foto: Lukas/BPMI Setpres

Sebut Pemulihan Ekonomi Mustahil Bila Pandemi Belum Berakhir

Presiden Jokowi menegaskan pemulihan ekonomi mustahil dilakukan bila pandemi belum berakhir. Jokowi menyebut pemulihan kesehatan harus didahulukan sehingga perang melawan COVID-19 bisa segera dimenangkan.

Jokowi mencontohkan langkah yang diambil Indonesia untuk segera memulihkan kesehatan masyarakat dengan menerapkan PPKM Darurat di seluruh Jawa-Bali, serta kota-kota yang mengalami lonjakan kasus.

Begitu pula upaya penguatan layanan kesehatan, termasuk membangun rumah sakit darurat, upaya mencukupi kebutuhan oksigen dan obat-obatan, serta percepatan vaksinasi nasional.

“Di dalam konteks vaksin, Presiden menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih 55 juta dosis vaksin telah disuntikkan di Indonesia dan akan terus diakselerasi di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah menerima 142.973.880 dosis vaksin baik dalam bentuk curah maupun dalam bentuk vaksin jadi,” ujar Menlu Retno Marsudi.

Jokowi pun menyampaikan tantangan dunia ke depan masih berat dan harus diatasi bersama. Sebab, pandemi COVID-19 tak hanya menimbulkan krisis kesehatan di dunia. Sektor ekonomi dunia ikut terdampak parah hingga minus sekitar 3 persen pada 2020.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-AS secara virtual, Rabu (14/7). Foto: Kemlu RI

Kesepakatan yang Dicapai

Menlu Retno menuturkan APEC sejauh ini telah menyepakati sejumlah komitmen terkait penanganan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi, yaitu deklarasi untuk memfasilitasi pergerakan barang esensial di masa pandemi yang dikeluarkan pada 2020.

Sementara pada 2021, APEC mengeluarkan pernyataan bersama untuk memfasilitasi sektor jasa yang mendukung pergerakan barang esensial dan pernyataan bersama untuk mempercepat WTO Trade Facilitation Agreement untuk mendukung kelancaran rantai pasok vaksin COVID-19 dan barang terkait lainnya.

KTT APEC kali ini menghasilkan dokumen Pernyataan Pemimpin Ekonomi APEC: Mengatasi COVID-19 dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi.

Hal-hal penting dari dokumen tersebut antara lain kerja sama untuk mendorong akses yang berkeadilan yang merata untuk vaksin COVID-19, pentingnya pembukaan lapangan kerja baru dan pemulihan ekonomi inklusif, reformasi struktural untuk mendukung adaptasi pekerja dan sektor pelaku bisnis termasuk lewat transformasi digital, serta perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi kawasan untuk mendorong pemulihan ekonomi.