Saat Saleh Daulay Marahi Kepala BPOM: Anda Meremehkan Vaksin Nusantara?

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, mempertanyakan soal persetujuan imunoterapi sel dendritik besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kepada BPOM. Dulu produk ini lebih dikenal sebagai vaksin Nusantara.

Sebelumnya, BPOM tidak memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II untuk vaksin Nusantara. Sebab, dari hasil uji sebelumnya calon produk masih perlu banyak perbaikan sebelum dapat lanjut ke tahap uji selanjutnya.

Maka produk ini hanya disetujui sebagai imunoterapi, bukan vaksin, dan pengawasannya tak lagi di bawah BPOM.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan yang juga dihadiri Kepala BPOM Penny K Lukito, Saleh menyebutkan produk besutan Terawan dibeli oleh negara lain dan sementara di Indonesia malah ditolak. Ia pun meminta Penny untuk membantah penolakan tersebut lewat media.

"Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5 koma sekian juta. Sementara di Indonesia di republiknya ini itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya enggak percaya itu jangan membantah di sini, di media Ibu bantah," tegas Saleh dalam sebuah potongan video yang dilansir PAN, Rabu (25/8).

Kepala BPOM Penny Lukito mengumumkan penerbitan EUA Comirnaty (Vaksin COVID-19 Pfizer), Kamis (15/7). Foto: Youtube/BPOM

Saleh kemudian menyatakan bahwa Penny termasuk orang yang tidak menyetujui produk tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa sudah banyak pihak yang menerima produk ini, termasuk para jenderal TNI dan para anggota Komisi IX yang tak ia sebutkan namanya. Nada bicaranya pun meninggi.

"Pertanyaan saya, Ibu Penny, kan, yang termasuk yang tidak setuju, nihm dengan vaksin Nusantara karena Ibu Penny goyang kepala tadi itu. Sementara Ibu Penny tahu, nggak, beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara, dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara," kata Saleh.

"Anggota Komisi IX banyak yang ikut divaksin Nusantara sehat semua mereka ini," sambung dia.

Saleh kembali mengomentari gerak tubuh Penny. Ia menyebutkan bahwa Penny meremehkan produk Terawan yang merupakan karya bangsa sendiri karena kepala BPOM tersebut menggelengkan kepala.

"Ibu masih goyang kepala? Itu kan goyang kepala itu artinya menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri," tudingnya.

Di samping itu, Saleh kembali mempertanyakan integritas BPOM sebagai badan yang pengawas dan yang memberikan izin terhadap vaksin yang akan beredar di Indonesia. Bahkan ia menyinggung soal BPOM yang dinilai mempersulit perizinan bagi vaksin buatan dalam negeri termasuk vaksin Merah Putih besutan sejumlah institusi dan lembaga di Tanah Air.

"Ini kalau BPOM kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang vaksin Merah Putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih," pungkasnya.

Video di Akun PAN Dihapus

Potongan video Saleh Daulay itu sebelumnya diposting di akun resmi Twitter Partai Amanat Nasional (PAN), tapi kemudian dihapus.

Namun, video itu masih bisa dilihat di akun Instagram PAN dengan judul "Fraksi PAN Geram BPOM Remehkan Vaksin Produksi Dalam Negeri".

Ahli wabah dari UI, Pandu Riono, juga sempat mengomentari unggahan video itu. Dia menilai pendapat Saleh Daulay tidak akurat.

Dia juga meminta Saleh Daulay menghentikan kehebohan dan kebohongan itu dan fokus pada pengendalian pandemi.

Pandu Riono juga menaruh hormat kepada BPOM yang menjaga iklim ilmiah yang benar.

Imunoterapi Sel Dendritik Pelayanan Individual

Di lain kesempatan, Penny juga telah menegaskan bahwa pemantauan imunoterapi sel dendritik tidak dilakukan oleh BPOM sebab ini bukan produk seperti vaksin yang diproduksi secara massal.

"[Vaksin Nusantara] bukan produk yang akan digunakan massal, diproduksi massal. Tapi itu pelayanan individual, jadi bukan melalui Badan POM," jelas Penny kepada kumparan pada 17 Juni 2021.

Terkait isu produk ini dibeli Turki seperti yang diungkap Saleh juga belum jelas. Sebab, belum ada keterangan detail terkait pemesan dan dokumen resminya. Dubes Indonesia di Turki juga belum mendengar kabar itu.