Sahroni Dukung Mahfud Usut Mafia Tambang yang Diduga Libatkan Oknum Polri

7 November 2022 16:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ahmad Sahroni berkunjung ke kumparan, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ahmad Sahroni berkunjung ke kumparan, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung langkah Menko Polhukam Mahfud MD untuk memberantas habis mafia pertambangan.
ADVERTISEMENT
Masalah mafia pertambangan ini kembali mencuat usai muncul video pengakuan dari eks anggota Polri Aiptu Ismail Bolong. Bolong mengungkap dugaan ada mafia tambang di tubuh Polri.
Sahroni mengatakan, kerja sama antara antarlembaga terkait akan memberikan hasil yang maksimal dalam pengusutan kasus ini.
“Kolaborasi berbagai lembaga Polhukam di bawah Pak Mahfud dan KPK ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas mafia tambang, yang diduga adanya keterlibatan oknum kepolisian di dalamnya," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/11).
"Oleh karena itu, saya mendukung penuh pengusutan dugaan yang ada,” lanjutnya.
Bendahara Umum NasDem itu mengatakan, adanya potensi relasi kuasa yang akan terjadi dalam pengusutan kasus ini. Namun, ia meminta penegak hukum tetap profesional dan tidak terpengaruh.
ADVERTISEMENT
“Oleh karena itu, dalam proses pendalaman, terjadinya relasi kuasa merupakan hal yang tak bisa dipungkiri. Jadi saya harap nantinya para penegak hukum dapat tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang ada,” tutup Sahroni.
Sebelumnya, Mahfud menyebut isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya.
Mantan Ketua MK itu bahkan menyebut, hingga saat ini masih banyak laporan diterima soal mafia tambang.
Karena itu, Mahfud akan berkoordinasi dengan KPK untuk membuka berkas tentang modus korupsi di pertambangan hingga perikanan.
"Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," kata Mahfud.
ADVERTISEMENT