Saksi Prabowo di MK: Politik Gentong Babi Justru Banyak Terjadi pada Pileg

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin sidang Sengketa Pilpres 2024, Kamis (2/4). Foto: Hedi/kumparan

Saksi dari Prabowo-Gibran, Ace Hasan Syadizily, angkat bicara mengenai bantuan sosial (bansos) yang kerap kali dipermasalahkan dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4).

Menurut Ace, bansos itu justru lebih cenderung dilakukan oleh para calon legislatif yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024.

"Sebagai anggota legislatif, tentu kami menginginkan setiap program-program dari mitra kami juga kami ingin memiliki insentif elektoral," kata Ace.

"Maka setiap program bansos ini pun, terus terang saja, justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya oleh anggota legislatif, daripada...Kebetulan saya Komisi VIII, misalnya dikaitkan langsung dengan proses pilpres," sambungnya.

Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzili. Foto: Dok. Istimewa

Politikus Golkar ini mengatakan, hal ini tidak hanya berlaku pada calon legislatif dari komisi VIII. Anggota legislatif dari komisi lain pun melakukan hal serupa.

"Karena itu maka ini bukan hanya terjadi pada misalnya kami di komisi VIII, di komisi X yang program PIP, program KIP kuliah, itu proses penyaluran bantuannya, dan saya kira itu tidak salah karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami," terang Ace.

Sehingga, Ace menegaskan praktik politik gentong babi justru lebih banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif.

"Jadi karena itu kalau kemarin kita mendengar ada istilah pork barrel politik, justru kecenderungannya lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif, dibandingkan dengan mohon maaf dalam konteks pemilihan presiden," tandas dia.