Saleh Daulay: Saya Tak Mau Lagi Ada Anggota DPR yang COVID-19 Tidak Dapat ICU

petugas kesehatan merawat pasien corona di ruang ICU di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta, Selasa (30/6). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah mempersiapkan antisipasi seandainya lonjakan COVID-19 masih terus berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX hari ini, Selasa (13/7), ia pun membagikan persiapan Kemenkes dengan skenario kasus corona meningkat 30 persen hingga 60 persen.

Menanggapi persiapan ini, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta adanya persiapan lebih matang. Ia mengingatkan jangan sampai ada pasien terlambat mendapat penanganan.

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Ia pun mencontohkan kasus anggota DPR sekaligus kader PAN asal Papua, John Siffy Mirin, yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan ICU.

“Pak Menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar COVID-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu, dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang,” kata Saleh di Komisi IX.

“Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat,” imbuh dia.

Seorang dokter mengoperasikan alat bantu pernafasan di ruang ICU Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kabar meninggalnya John Mirin disampaikan langsung Ketum PAN Zulkifli Hasan. Kader asal Papua ini meninggal di RSPAD Gatot Soebroto, Sabtu (3/7) akibat COVID-19 usai kondisinya kian memburuk sejak Jumat (2/7).

Saturasi oksigennya terus menurun dan harus dibantu ventilator. Sementara karena RS penuh, John Mirin masih dirawat di IGD sambil menunggu kamar ICU yang kosong.

Mengantisipasi hal ini terulang kembali, sempat ada usulan dari Wasekjen DPP PAN, Rosaline Rumaseuw, soal pentingnya membuat rumah sakit khusus bagi pejabat agar mereka yang sakit atau terpapar COVID-19 dan memiliki gejala berat bisa langsung dirawat.

Petugas medis memeriksa kesiapan alat di ruang ICU Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3). Foto: ANTARA FOTO/Kompas/Heru Sri Kumoro

Sayangnya usulan itu menuai kritik tajam karena tak sejalan bagi penanganan COVID-19 di kalangan masyarakat umum. Terlebih kondisi rumah sakit yang kian penuh.

Meski menuai kritik, namun Saleh memastikan usulan Rosaline itu karena melihat kondisi susahnya penanganan pasien baik itu masyarakat maupun pejabat.

“[Penanganan kurang baik] ini yang dipertimbangkan anggota kita sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional, bukan dari hati, karena dia lihat sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan memadai di tengah serangan COVID-19 yang dahsyat itu,” papar Saleh.