Sandi Bicara e-KTP Terintegrasi: Bisa Langsung Dapat Layanan Kesehatan

17 Maret 2019 23:52 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Cawapres no urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP saat Debat Ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Minggu, (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Cawapres no urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP saat Debat Ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Minggu, (17/3). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno angkat bicara mengenai kartu yang dipamerkan cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin. Sandi menganggap adanya kartu tersebut malah membebani anggaran negara. Sehingga, ia menyiapkan sebuah mekanisme agar seluruh fasilitas atau bantuan bisa digunakan melalui KTP elektronik.
ADVERTISEMENT
“Sudah kita sampaikan rakyat terbebani dengan banyak kartu. Dan pasti ada birokrasi, ada biaya, ada beban negara menghabiskan triliunan. Untuk KTP elektronik kan ada chip, ada digital ekonomi yang di belakang KTP kita,” kata Sandi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/3).
“Kita akan gunakan KTP tersebut sebagai konsolidator program pemerintah. Jadi cukup membawa kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan,” tambahnya.
Untuk itu, Sandi menyarankan kartu-kartu yang disiapkan bisa terintegrasi. Apalagi, kata Sandi, Sumber Daya Manusia Indonesia pasti bisa melakukan hal tersebut.
Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) saat mengikuti Debat Ketiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Minggu, (17/3). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Single identifikasi number itu bisa menjadi terobosan inovasi dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Ke depan adalah tentang big data dan kita memiliki kemampuan itu, kita punya programmer yang canggih. Yang memiliki kemampuan khusus. Jadi itu harapan kita,” ujar Sandi.
ADVERTISEMENT
Di kesempatna berbeda, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani, menjelaskan sistem melalui e-KTP ini dapat menjadi basis data paling mutakhir untuk masyarakat Indonesia. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk pemberian subsidi yang akan diberikan dari pemerintah.
“e-KTP itu ide dasarnya adalah basis data. Nomor induk kependudukan itu basis data. e-KTP sekarang hanya dipakai sebuah nomor penduduk saja, ternyata NPWP juga sama ada lagi. Kemudian akan menkartukan KIS, KIP, Kartu Pra Kerja dan seterusnya,” ujar Muzani di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (17/3).
“Ini bisa jadi basis data tentang siapa yang akan mendapatkan subsidi. Subsidi listrik, pendidikan dan lainnya. Inilah yang mau kita kembangkan sehingga dengan ini tidak perlu repot dengan orang membuat kartu baru yang akan menjadi basis data baru,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
Muzani melihat, selama ini penggunaan kartu secara terpisah tersebut masih rawan untuk penyalahgunaan. Sebab, selalu saja ada penerima subsidi terkadang tidak tepat sasaran.
“Kan kalian tahu sendiri setiap penggunaan kartu disalahgunakan. Dari orang yang harusnya tidak mendapatkan subsidi dapat subsidi. Dari orang yang tidak dapat raskin malah dapat raskin. Inilah (e-KTP) yang akan menjadi basis data kita,” ujarnya.
Namun ia menyadari sistemnya sampai saat ini masih belum sempurna dan dibutuhkan penyempurnaan. Tapi dalam bayangan Muzani, ketika hal ini terwujud dapat memangkas berbagai macam birokrasi tidak perlu.