Sandi: Jika Tak Bisa Adaptasi New Normal, Pilkada Serentak Harusnya Ditunda 2021

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beri bantuan sembako hingga alat tulis untuk anak pemulung di Bantargebang. Foto: Dok. Istimewa

Pemerintah, KPU, dan DPR telah sepakat Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan 9 Desember. Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menuturkan sebaiknya pelaksanaan Pilkada 2020 juga perlu melihat bagaimana adaptasi masyarakat terhadap kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru.

Sandi mengatakan, apabila masyarakat berhasil untuk beradaptasi cepat dengan new normal, maka Pilkada dapat dilaksanakan Desember 2020. Jika tak berhasil, menurut Sandi, sebaiknya pelaksanaan Pilkada diundur tahun 2021.

"Menurut saya dan gampang saja, either kita berada beradaptasi dengan new normal, tetap laksanakan Desember tahun ini atau kalau masih belum bisa adaptasi dengan new normal, masih dengan model seperti dulu orang datang pengumpulan orang kampanye, seperti itu yang berbahaya. Kita jangan mengambil risiko, kita mungkin tunda sampai 2021," kata Sandi dalam acara halalbihalal virtual, Senin (8/6).

Mantan Wagub DKI itu pun menganggap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak memiliki urgensi untuk diprioritaskan daripada penanganan virus corona. Selain itu, Sandi mengingatkan pemerintah perlu bekerja keras untuk memastikan tak adanya interaksi fisik antar masyarakat selama pilkada berlangsung.

"Seandainya bisa ditunda atau dilakukan penghematan secara fundamental yang harus mengubah beberapa regulasi, karena kita harus kurangi potensi manusia berinteraksi secara fisik dan kalau ke TPS itu pasti ada interaksinya. Apalagi di daerah padat seperti di Kota Surabaya," sebut dia.

Terlebih, Sandi menyebut saat ini pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk penanganan virus corona. Menurut dia, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat.

"Toh juga pemerintah masih kesulitan dana. Ada dana pemerintah yang sedikit-sedikit, segitu-segitunya, mestinya dibagikan kepada rakyat karena rakyat sekarang berdasarkan survei kemarin di survei Indikator, masyarakat menginginkan bantuan langsung dan sembako. Jadi mestinya pemerintah bisa menganggarkan itu," tuturnya.

Dia pun berpandangan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tak akan berpengaruh banyak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Justru, kata dia, terdapat peluang calon kepala daerah menggunakan strategi politik uang.

=====

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.