Sandiaga Akan Dipanggil Komisi X DPR soal Tarif ke Pulau Komodo Rp 3,75 Juta

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana didampingi Menparekraf Sandiaga Uno serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau dan meresmikan penataan kawasan Pulau Rinca Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, NTT, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Kemenparekraf

Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira menyoroti aksi mogok massal pelaku wisata Labuan Bajo karena kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang mencapai Rp 3,75 juta.

Andreas mengatakan akan meminta komisi X mengadakan rapat kerja bersama Menparekraf Sandiaga Uno bersama pihak terkait untuk membahas hal tersebut.

"Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-1 akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," kata Andreas, Rabu (3/8).

Andreas berpandangan ada 2 hal yang memicu para pelaku wisata melakukan aksi mogok massal. Pertama, kenaikan tarif yang signifikan menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pengunjung.

"Kenaikan tarif ke TN Kawasan Wisata Komodo yang drastis Rp 3,75 juta rupiah yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo yang mengkhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan Ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo," tuturnya.

"Kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," lanjut Andreas.

Selain itu, politikus PDIP ini menuturkan meskipun kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang sama, belum cukup menjawab keresahan pelaku wisata. Sebab, tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi Rp 3,75 juta dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal.

Menurutnya, soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar semua pihak sepakat, karena untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar.

"Namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," kata dia.

Karena itu, Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo.

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores," tutup Andreas.