Saran Suharso Atasi Banjir Jakarta: Green Infrastructure, Danau Buatan
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Perencanaan Pembangunan dan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ikut bicara soal rencana naturalisasi dan normalisasi untuk mengatasi banjir Jakarta .
ADVERTISEMENT
Menurut Suharso , tidak ada naturalisasi dan normalisasi yang langsung berkaitan dengan pelebaran sungai. Ia menyebut yang sebenarnya dibutuhkan adalah green infrastructure.
“Naturalisasi itu kalau kita (mengadopsi) misalnya pemain dari luar jadi pemain Indonesia kita lakukan naturalisasi. Yang dimaksud naturalisasi kembali ke alam saya kira itu soal lain. Mungkin yang dimaksud dengan green infrastructure, “ kata Suharso di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (13/1).
Suharso menjelaskan makna green infrastructure untuk mengatasi banjir Jakarta , yakni dengan memahami kondisi dan situasi kawasan sungai.
“Mungkin yang dimaksud dengan mengatasinya lebih memahami keadaan sekitar, keadaan alam, dan seterusnya. Saya tidak tahu persis apa yang disebut naturalisasi yang dimaksudkan itu,” kata dia.
Ia lalu mengambil contoh kondisi sungai di Jakarta. Ia menggambarkan wilayah Jakarta bak hutan beton. Sebanyak 4 dari 17 sungai di Jakarta sudah mati dan telah dibangun bangunan beton.
Kondisi ini yang membuat resapan air terhambat. Sehingga, ia menyarankan agar membuat danau-danau buatan untuk membuat daerah resapan air.
ADVERTISEMENT
“Kalau bangunan yang sekarang kan sudah exist. Bahwa pembangunan yang akan datang, yang perlu dilakukan itu atau yang sekarang kalau kita bisa itu teritorial (pemetaan resapan air), salah satu caranya dibuka danau-danau buatan,” ujar dia.
“Jakarta itu banyak istilah rawa, Rawasari, Rawamangun. Itu dulu tempatnya rawa semua dan tempat resapan air, tetapi sekarang sudah jadi bangunan. Itu yang harus dipikirkan kembali karena tempat daerah aliran sungai,” sambungnya.
Maka dari itu, Suharso meminta pemerintah pusat, daerah, dan pengusaha harus bersama-sama mengevaluasi kembali infrastruktur di Jakarta. Ia ingin penyelesaian banjir Jakarta bisa diselesaikan secara menyeluruh.
“Jakarta itu kan sudah menjadi hutan beton dan sekarang kita terpaksa mengevaluasi kembali. Sekarang sudah dikenalkan dengan namanya green infrastruktur dan ke depan kita setuju kalau kita menyelesaikannya satu sekaligus dengan para pengusaha wilayah dimana hulu-hulu sungai sampai di hilir itu kan yang ngurus Pemerintah Pusat," ungkapnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Plt Ketum PPP itu mengaku belum ada pembicaraan soal green infrastructure antara pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya masih menunggu permintaan Pemprov DKI kepada pusat untuk menata sungai-sungai.
“Pertama, mungkin permintaan khusus dari pemerintah DKI mengenai pengelolaan sungai. Karena itu menyangkut eksternalitas antara provinsi, tentu ditariknya ke tingkat nasional. Karena dia ingin menjadi lex spesialis, diberi kewenangan untuk itu. Nanti kita lihat tapi itu harus bicara dengan DPR,” tutup Suharso.