news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sederet Masalah Pemilu Serentak 2024: Logistik hingga Tahapan Tumpang Tindih

15 Februari 2021 14:44 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi daftar calon tetap anggota DPR RI pemilu tahun 2019. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi daftar calon tetap anggota DPR RI pemilu tahun 2019. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Perludem kembali mengkritik pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Peneliti Perludem Fadli Rahmadanil menilai Pemilu Serentak 2024 akan berpotensi menjadi persoalan yang cukup serius.
ADVERTISEMENT
Ia mengatakan, jika pilkada digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada 2024, maka tahapan pelaksanaan ketiga pemilu ini bakal sangat berhimpitan.
"Menurut saya ini akan jadi sebuah potensi persoalan yang sangat serius, ya, terhadap proses penyelenggaraan pemilu ke depan karena persoalan penyelenggaraan pemilu saat ini bukan hanya jadwal pilkada," kata Fadli, Senin (15/2).
"Itu hanya satu isu kecil saja dalam penataan besar desain penyelenggaraan pemilu kita. Kalau spesifik melihatnya yang bakal digelar di 2024, pertama satu persoalan itu akan berhimpitan dengan penyelenggaran pemilu nasional. Akan ada banyak sekali himpitan himpitan tahapan," ujarnya lagi.
Ilustrasi Pemilu Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Fadli menilai semua pihak akan terbebani dengan hal itu. Bukan hanya penyelenggara pemilu, namun juga masyarakat. Sehingga akan ada banyak masalah yang muncul nantinya.
ADVERTISEMENT
"Coba bayangkan memang tidak ada perubahan UU Pemilu ya. Pilkada akan dilaksanakan di November 2024, artinya kalau ditarik 6 bulan ke belakang, tahapan awalnya dimulai semacam verifikasi itu kan akan dimulai di Mei ya atau April. Itu berhimpitan dengan pemungutan, perhitungan, dan rekap suara pemilu nasional," jelasnya.
Menurutnya, situasi akan menjadi rumit. Tahapan yang berhimpitan, kata dia, juga akan mempengaruhi manajemen logistik pemilu ke depan.
"Hal yang lain soal manajemen logistik. Nah nanti benturan-benturan tahapan itu dan jadi persoalan juga menurut saya. Akan menimbulkan implikasi teknis yang sangat rumit," ungkapnya.
Ilustrasi Partai Peserta Pemilu Foto: Fitra Andrianto/kumparan
"Belum nanti soal recruitment penyelenggaraannya, potensi tahapan yang berulang semisal pendaftaran pemilih tentu akan diulang lagi proses pemutakhirannya," tambahnya lagi.
ADVERTISEMENT
Selain membebankan penyelenggara pemilu dan masyarakat, partai politik juga akan terbebani. Ia berpendapat, parpol akan mendapat banyak kerugian karena ada banyak jenis kontestasi politik yang harus diikuti dalam tahun yang sama.
"Karena coba bayangkan partai harus melakukan konsolidasi organisasi untuk melakukan pileg yang itu akan sangat menentukan masa depan partai politik. Masalahnya di saat yang bersamaan. mereka juga akan melakukan proses konsolidasi untuk pilkada dan itu satu hal yang tak gampang," tuturnya.
"Organisasi partai bisa terbebani juga dan tentu akan merugikan secara elektoral pada partai," pungkasnya.