Sejauh Mana Persiapan Vaksinasi Corona RI?

Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jika ditanya sudah sejauh mana persiapan vaksinasi corona di Indonesia, saat ini memang sudah masuk tahap distribusi. Ya, tiga juta dosis vaksin corona Sinovac asal China yang baru tiba di Indonesia beberapa waktu lalu mulai disebar agar vaksinasi bisa dilakukan serentak.

Apakah berarti penyuntikan massal segera dilakukan? Jawabannya, belum. Indonesia masih harus menunggu izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin corona Sinovac yang diterbitkan oleh BPOM RI.

Sejumlah kendaraan taktis (rantis) Polda Kalbar mengawal truk bermuatan vaksin corona Sinovac setibanya di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (5/1). Foto: Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO

"Di Minggu malam, kami sudah mengirimkan 1,2 juta vaksin ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kami harapkan vaksinnya dikirim bertahap mulai tanggal 3, 4, 5 [Januari]. Bisa selesai didistribusikan paling lambat tanggal 7 Januari," jelas Menkes, Budi Gunadi Sadikin, usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/1).

"Kami akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian penyuntikan vaksin di minggu kedua Januari 2021 ini," ucap Budi.

Petugas PT Biofarma menurunkan kotak berisi vaksin corona Sinovac saat tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (5/1). Foto: FB Anggoro/ANTARA FOTO

Apakah Anda sempat membaca berita 1.620 relawan, termasuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil, disuntik vaksin Sinovac di Bandung pertengahan tahun lalu? Itulah yang menjadi kuncian diterbitkannya izin darurat.

Untuk mendapat vaksin yang aman, bermutu, teruji, dan berkhasiat, vaksin harus melalui rangkaian uji preklinik dan uji klinik fase 1 hingga 3. Sejauh ini, Sinovac telah melalui uji klinik fase 1 dan 2, dinyatakan aman dan bermutu.

Adapun para relawan yang tahun lalu disuntik dilakukan untuk memenuhi uji klinik fase 3, atau tindak lanjut soal efficacy (kemanjuran) vaksin. Pengujian masih terus berlangsung hingga Maret 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memamerkan lengannya usai disuntik vaksin corona. Foto: Dok. Istimewa

Namun, COVID-19 yang bersifat pandemi membuat WHO mengizinkan BPOM masing-masing negara untuk menerbitkan izin darurat (EUA) lebih cepat. Syaratnya, tim riset vaksin harus menyerahkan data sementara tiga bulan pertama (interim) uji klinis fase 3 ke BPOM.

Itulah yang sedang ditunggu-tunggu BPOM RI dari tim riset Sinovac di Bandung. Hingga kini, masih ada data interim yang belum dilengkapi tim riset Sinovac di Bandung, sehingga EUA belum kunjung diterbitkan.

"Badan POM melakukan evaluasi data untuk memberikan EUA dengan menerapkan rolling submission, di mana data-data yang tersedia sesuai dengan yang diperoleh di setiap tahapan uji klinik dan periode pengamatan yang ditetapkan dapat diserahkan ke BPOM secara bertahap," kata jubir vaksinasi corona dari BPOM RI, dr. Lucia Rizka Andalusia.

Seorang pekerja bekerja di fasilitas pengemasan pembuat vaksin Sinovac Biotech. Foto: Thomas Peter/REUTERS

"Saat ini sudah ada beberapa data yang sudah diterima oleh Badan POM dan telah dievaluasi. Kami masih menunggu data analisis akhir yang akan segera diserahkan ke BPOM," tuturnya.

Sementara, terkait kehalalan vaksin Sinovac, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dokumen Sinovac sudah lengkap. Dengan begitu, MUI siap untuk menggelar sidang fatwa.

Wapres RI sekaligus eks Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin, menegaskan vaksinasi corona bakal dilakukan setelah ada rekomendasi dari BPOM dan fatwa MUI. Ma'ruf berharap sertifikasi halal bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021.

“Uji lapangannya sudah tuntas,” ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi.

Meski demikian, Presiden Jokowi terus mengebut program vaksinasi. Bahkan Istana memastikan Jokowi disuntik 13 Januari 2021, padahal belum ada kabar soal EUA. Adapun vaksinasi ke tenaga kesehatan serentak dilakukan pada 14 Januari.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan untuk Menyambut Tahun 2021, Kamis (31/12). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Selain itu, Jokowi juga sudah menentukan target distribusi vaksin COVID-19 hingga Maret 2021. Urutan target vaksinasi adalah tenaga kesehatan, pekerja pelayanan publik, lansia (jika vaksin lansia sudah tersedia), dan masyarakat umum.

"Karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah," jelas Jokowi.

"Kemudian, bulan Maret 13.333.000 vaksin didistribusi dan dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah dan bulan-berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," tambahnya.

Nantinya, setiap tenaga kesehatan dan masyarakat yang sudah divaksin corona akan diberikan tanda khusus berupa kartu vaksinasi.

"Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19 diberikan surat keterangan Vaksinasi COVID-19 berupa kartu Vaksinasi COVID-19 atau sertifikat elektronik," demikian bunyi Pasal 25 ayat 1 Permenkes 84/20, Kamis (24/12).

"Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat keterangan Vaksinasi COVID-19 dituangkan dalam sertifikat vaksinasi internasional/Internasional Certificate of Vaccination (ICV)," lanjut ayat 2.

Kartu Vaksinasi COVID-19. Foto: Kemkes RI

Tampak ada data pribadi di kartu tersebut. Termasuk lokasi tempat seseorang menerima vaksin.

Lalu, di bawahnya, terdapat nomor vaksin yang disuntikkan ke masyarakat, lengkap dengan jadwal vaksinasi kedua.

Sebab, vaksinasi corona akan dilakukan 2 kali dalam jangka waktu tertentu. Tergantung jenis vaksin yang disuntikkan, minimal selang waktu 14 hari.

Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki firm order dari sejumlah merk vaksin. Yaitu, Sinovac, Novavax (AS), AstraZeneca (Inggris/Oxford), Covax Gavi (pengadaan dunia), hingga Pfizer (AS).