Sejumlah Warga Datangi Gedung Sate, Tuntut Usut Kasus Tewasnya 6 Pengawal Rizieq

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) mendatangi dan melakukan audiensi di Gedung Sate Bandung. Foto: Dok. Istimewa

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) mendatangi Gedung Sate Bandung. Mereka ditemui Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum soal tewasnya enam pengawal Habib Rizieq.

Koordinator Lapangan dari KPK Ahmad Jundi menyebut, pihaknya memilih melakukan audiensi agar tuntutan mereka bisa diteruskan ke pemerintah pusat. Dia menuntut agar segera dibentuk tim independen agar kasus itu dapat segera terungkap.

"Kegiatan ini dengan audiensi karena yang kami butuhkan bukan eksistensi di depan. Tapi tujuan tercapai mendorong pemerintah pusat DPR RI, membuat tim adhoc, tim pencari fakta secara independen," kata dia kepada wartawan, Rabu (23/12).

Terkait kasus 6 pengawal Habib Rizieq tersebut, Ahmad menilai bahwa penanganan kasus cenderung lambat. Menurutnya tak ada iktikad baik dan transparansi dari pemerintah menuntaskan kasus itu. Ketidaktransparanan itu, menurutnya, terlihat saat olah TKP.

"Kurang transparan karena tidak melibatkan semua pihak apalagi saat olah TKP ini hanya menghadirkan polisi dan Komnas ini dan beberapa LSM dan NGO ini untuk pihak yang diduga menghalangi polisi itu tidak didatangkan," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Uu Ruzhanul Ulum mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait aspirasi yang disampaikan. Dia pun mengajak warga Jabar agar menjaga persatuan.

"Kami akan berkoordinasi dengan Gubernur dan pemerintah daerah. Kalau memang bisa disampaikan ke pemerintah pusat, pasti akan kita sampaikan," kata dia.

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) mendatangi dan melakukan audiensi di Gedung Sate Bandung. Foto: Dok. Istimewa

Berikut aspirasi yang disampaikan oleh massa:

Pernyatan Sikap:

1. Meminta kepada pihak berwenang agar mengusut tuntas kasus kematian dan pembantaian enam orang anak bangsa;

2. Meminta Gubernur Jabar dan DPRD Jabar mendorong DPR RI untuk membentuk tim adhoc dan pencari fakta independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut;

3. Meminta kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak ada diskriminasi hukum dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan masyarakat;

4. Meminta gubernur dan DPRD Jabar mendorong pemerintah dan DPR agar mencabut UU ITE karena sering digunakan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah dan rakyat;

5. Meminta kepada semua pihak agar menghentikan kriminalisasi ulama dan masyarakat yang selama ini terjadi;

6. Meminta kepada pemerintah dan DPR agar mengembalikan tupoksi TNI-Polisi sesuai dengan konstitusi;