Sekjen PBNU: Pernyataan Menag Hak Beliau, tapi Kurang Bijaksana

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini. Foto: Nabilla Fatiara/kumparan

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini tak setuju dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama bukanlah hadiah negara untuk umat Islam, melainkan spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU). Ia pun menyayangkan pernyataan Gus Yaqut yang dinilainya kurang bijaksana.

“Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Helmy, Minggu (24/10).

“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Helmy mengakui NU juga punya peran besar dalam pembentukan Piagam Jakarta. Namun, ia menerangkan, ini tidak berarti NU dapat semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama atau merasa ada hak khusus.

Ia menjelaskan peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah memposisikan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah. Sehingga NU sebagai stakeholder terbesar dari Kemenag terlihat jelas dan juga banyak mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

Menag rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Foto: Kemenag RI

“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jam'iyah diniyah ijtima'iyah [organisasi keagamaan & kemasyarakatan],” ujar Helmy.

“Prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, ‘Tasharruful imam 'ala ro iyyah manutun bil maslahah’, atau kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan,” tambah dia.

Di sisi lain, Helmy menilai semua elemen bangsa memiliki peran terhadap berdirinya NKRI. Artinya, agama lain juga memiliki peran dalam sejarah Kemenag.

“Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika,” tandas dia.