Selain Bahaya Corona, Busyro Soroti Cukong dan Dinasti Politik di Pilkada 2020

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas memberikan sambutan pada acara Diskusi Publik "Pemilu Berintegritas" di Auditorium Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta, Selasa (4/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pilkada Serentak 2020 tetap digelar meski sejumlah pihak mendesak agar pelaksanaannya ditunda karena jumlah kasus virus corona di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu pihak yang mendesak agar Pilkada Serentak 2020 ditunda adalah PP Muhammadiyah.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengkritik pemerintah yang tetap bersikukuh melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona. Padahal angka penularan meningkat dengan pesat, pun dengan angka kematiannya.

"Pesatnya penularan COVID-19 dan menanjaknya angka kematian karena penanganan corona dan ekonomi yang tidak terkendali. Yang kedua, kebutuhan mendasar rakyat sekarang ini kesehatan dan keselamatan jiwa daripada pelaksanaan Pilkada 2020 dan juga kebutuhan mendasar rakyat agar mereka terhindari dari bentrok konflik horizontal," kata Busyro dalam webinar bertema Pilkada di tengah pandemi corona yang digelar LHKP Muhammadiyah, Rabu (30/9).

Infografik Provinsi Paling Rawan Corona di Pilkada 2020. Foto: kumparan

Selain itu, Busyro juga menyoroti dominasi cukong yang memperkuat politik uang hingga dinasti politik di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2020.

"Yang ketiga dominasi cukong yang akan memperkuat money politics, keempat munculnya wabah budaya berupa dinasti politik yang episentrumnya dari Istana Kepresidenan, elite partai politik dan bisnis," tuturnya.

Busyro pun menyoroti praktik korupsi politik selama penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang selalu ditandai dengan hadirnya cukong. Menurutnya, para cukong ini bahkan bisa memengaruhi APBN dan APBD agar sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

Ilustrasi Politik Uang. Foto: ANTARA FOTO

"Proses pilkada dan pemilu yang lalu selalu ditandai cukongisasi. Sehingga yang bisa kami artikan sesungguhnya demokrasinya para cukong itu, hasilnya para cukong men-drive pejabat pusat dan daerah agar APBN, APBN itu didesain dalam rangka kebutuhan bisnis mereka, bisnis yang gelap," jelasnya.

Untuk itu, Busyro kembali meminta pemerintah agar meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona. Penundaan harus diambil demi skala prioritas yang lebih tinggi, yaitu menangani dampak pandemi virus corona.

"Sembari meninjau ulang kalau karena tekanan publik, maka penundaan bisa jadi skala prioritas recovery untuk menangani dampak COVID-19," pungkasnya.