Selandia Baru Akan Gratiskan Pembalut dan Tampon untuk Siswi Sekolah

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Foto: AFP/DAVID LINTOTT

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern akan menyediakan produk gratis untuk menstruasi bagi para siswa selama tiga tahun ke depan. Kabar tersebut ia sampaikan pada Kamis (18/2).

Mengutip New York Times, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi apa yang disebut dengan "kemiskinan menstruasi". Hal itu merupakan suatu kurangnya akses ke pembalut atau tampon yang dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.

Keputusan terbaru Ardern rencananya akan dimulai pada Juni 2021. Produk ininantinya akan tersedia di sekolah dasar, SMP, dan SMA.

Diketahui program untuk pengadaan produk menstruasi gratis akan memakan dana sebesar USD 17,96 juta (setara dengan Rp 252,6 miliar).

"Kaum muda tidak boleh ketinggalan belajar karena sesuatu yang merupakan bagian normal dari kehidupan," ucap Ardern.

Meskipun Selandia Baru adalah salah satu negara terkaya di dunia, sebuah penelitian yang diterbitkan organisasi amal KidsCan menyebutkan bahwa sekitar 20.000 siswa Selandia Baru berisiko tidak mampu membeli tampon atau produk lain.

"Upah rendah, biaya hidup yang tinggi, dan kekurangan perumahan yang semakin meningkatkan harga membuat banyak orang di sana tidak mampu membeli perlengkapan sanitasi," kata Sarah Donovan, seorang peneliti dari Universitas Otago.

Masalah ini tentu berpengaruh pada anak-anak. Usia rata-rata anak-anak mulai menstruasi di Selandia Baru adalah 13 tahun, namun menurut Donovan, beberapa mulai pada usia 8 atau 9 tahun.

Donovan juga mengatakan bahwa menyediakan produk gratis adalah langkah awal yang baik. Menurutnya, sekolah juga perlu mengajari siswa tentang apa itu menstruasi dan bagaimana mengatasinya.

“Beberapa anak belum memiliki pendidikan kesehatan tentang hal itu, baik di rumah atau di sekolah," sambungnya.

Ilustrasi menstruasi Foto: Thinkstock

Sebelumnya, program ini telah dilaksanakan di Skotlandia pada bulan November 2020 lalu. Sementara itu, negara-negara lain mulai mengambil langkah yang serupa untuk menanggulangi masalah ini.

Inggris di bulan Januari juga mengatakan akan mencabut pajak terhadap tampon. Pajak ini telah mengklasifikasikan produk tersebut sebagai barang sanitasi yang berharga.