Seleksi Dirut TVRI Berlanjut Meski Dinilai Tak Taati DPR dan KASN, 5 Calon Lolos
PerbesarADVERTISEMENT
Dewan pengawas TVRI bersikeras melanjutkan seleksi Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI. Padahal, Komisi I DPR telah meminta Dewan Pengawas (Dewas) TVRI menghentikan proses seleksi karena melanggar sejumlah aturan.
ADVERTISEMENT
Tersisa 5 dari 8 calon pengganti Helmy Yahya yang lolos dalam assestment test. Untuk tahap selanjutnya, kelima calon tersebut akan menjalani tes wawancara oleh Panel Ahli.
Kelima peserta yang lolos, yakni:
Melanggar Rekomendasi DPR dan KASN
Ketua Komite Penyelamat TVRI, Agil Samal, menilai proses seleksi yang tetap berlanjut ini menambah kekisruhan di dalam tubuh TVRI. Pemilihan Dirut dianggap telah mengabaikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komisi I sebagai mitra TVRI.
Dalam rapat tertutup pada 11 Mei lalu, Komisi I DPR telah meminta Arif Hidayat Thamrin tak lagi menjabat Ketua Dewas sampai ada keputusan definitif terkait pemberhentian anggota Dewas periode 2017-2022.
ADVERTISEMENT
Komisi I juga meminta seleksi Dirut PAW TVRI dimulai lagi dari awal, termasuk mengikutsertakan 16 calon yang telah ikut pada proses sebelumnya.
"Dengan demikian, dipastikan bahwa proses seleksi Dirut PAW TVRI ini telah melanggar UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dan UU MD3," tutur Agil.
“Proses pemilihan ini banyak ditemui kejanggalan, seperti proses pengisian JPT ( Jabatan pimpinan tinggi) di lingkungan ASN seperti Direktur Utama TVRI adalah setara dengan JPT eselon I, tentunya harus menunggu rekomendasi Komisi ASN terlebih dahulu baru bisa dijalankan, bagaimana proses dan mekanismenya semua diatur dalam aturan yang berlaku dalam hal ini Undang undang Nomor 5 tahun 2014,” ungkap Agil.
Agil menegaskan, Komite Penyelamat TVRI tetap akan mengadukan kelanjutan seleksi Dirut TVRI ke KASN. Sebab, pada 3 Maret lalu, KASN telah mengeluarkan maklumat TVRI harus mengacu Sistem Merit UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dalam melakukan pengisian jabatan.
ADVERTISEMENT
"Ketua Dewas sudah nonaktif per 11 Mei 2020, otomatis saat ini Dewas tidak memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan yang strategis," tutur Agil.
"Proses seleksi Dirut PAW TVRI, di tengah sengketa hukum antara tergugat Dewas TVRI dan penggugat Helmy Yahya, Dirut TVRI yang diberhentikan oleh Dewas TVRI. Seharusnya Dewas menghormati proses hukum yang tengah berlangsung," tuturnya.
Latar Belakang Kasus
Polemik ini bermula dari keputusan Dewas yang menonaktifkan Helmy Yahya dari jabatan Dirut TVRI. Padahal, pemecatan Helmy Yahya dianggap janggal dan tidak sah. Helmy Yahya sudah menggugat surat pemberhentiannya itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dewas langsung membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Dirut menggantikan Helmy Yahya. Dari 30 peserta, tersisa 5 kandidat calon Dirut PAW dan tahap seleksi terus dilanjutkan meski sudah diperingatkan DPR.
Dewas juga memberhentikan ketiga direktur era Helmy Yahya. Padahal, DPR menolak surat pemberhentian direksi TVRI dan membatalkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) 3 direktur TVRI.
ADVERTISEMENT
April lalu, Komisi I DPR akhirnya sepakat mengevaluasi kinerja Dewas TVRI. Tim mempertimbangkan berbagai masukan untuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) Dewas karena berbagai keputusan Dewas yang mengundang banyak polemik.
"Komisi I DPR RI menolak surat Dewan Pengawas LPP TVRI perihal penonaktifan tiga dewan direksi LPP TVRI," kata Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis, membacakan kesimpulan rapat, Kamis (16/4).
"Mendesak Dewas LPP TVRI untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) 3 Dewan Direksi LPP TVRI," tuturnya.
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona .
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.
