kumparan
22 Juli 2019 14:40

Serangan Parpol ke Amien Rais: Tak Tahu Diri hingga Tamu Sok Ngatur

Amien Rais, Kecurangan IT KPU dalam Pemilu 2019
Amien Rais hadiri acara pernyataan sikap dugaan kecurangan IT KPU dalam Pemilu 2019 di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (4/5). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal bagi-bagi kursi. Ia menyebut, Jokowi dan Prabowo mesti bagi-bagi kekuasaan dengan persentase 55-45 persen.
ADVERTISEMENT
"Kalau itu (platform Prabowo) disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45 (kekuasaan) itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim ini balik kanan sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin. Kalau mungkin alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya sudah kita di luar, oposisi," kata Amien di sebuah acara di Gedung Dakwah, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Pernyataan Amien ini sontak mendapatkan kritikan dari berbagai elite politik partai lain. Apalagi sebelumnya, Amien kerap mendengungkan semangat anti bagi-bagi kursi ataupun rekonsiliasi.
Berikut kritik dari parpol-parpol ke Amien Rais:
PKB Sebut Amien Tidak Rasional
Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq
Direktur Relawan TKN Maman Imanulhaq. Foto: Darin Atiandina/kumparan
Dewan Syura DPP PKB Maman Imanulhaq, menganggap pernyataan Amien itu tidak rasional. Sebab, rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, rekonsiliasi harus lebih ditekankan pada gagasan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai persatuan yang hampir retak pasca Pilpres 2019.
"Pendapat Amien Rais itu sangat tidak rasional, karena sesungguhnya sistem demokrasi kita itu adalah siapapun yang menang itu harus dihormati dan dihargai dan seluruh kewenangannya itu mutlak diberikan kepada pemenang," kata Maman, Minggu (21/7).
"Usul yang sangat tidak rasional dan mencederai hakikat demokrasi itu sendiri," ujar politisi PKB tersebut.
PDIP Tuding Amien Tidak Tahu Diri
LIPSUS, Perang Ludah Jokowi vs Prabowo, Ruhut Sitompul, Workshop Jubir Jokowi-Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Jakarta Pusat
Ruhut Sitompul di Workshop Jubir Jokowi-Ma'ruf Amin di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018). Foto: Rafyq Alkandy/kumparan
Bagi politikus PDIP Ruhut Sitompul, apa yang diminta Amien Rais mengada-ada. Dia menyarankan agar Jokowi tidak perlu rekonsiliasi apabila hanya menimbulkan kegaduhan.
"Amien Rais itu tegas tidak tahu diri ya. Sudahlah, dia mau bikin apa di Republik ini. Tegas saya sebagai lawyer loyalis pendukung setia Pak Jokowi, lebih baik enggak usah rekonsiliasi kalau hanya mau bikin gaduh. Dari mana ceritanya 55 ke 45?" ucap Ruhut di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/7).
ADVERTISEMENT
Ruhut menolak tawaran itu karena kemenangan Jokowi diperoleh dengan berjuang di Pemilu, bukan dengan rekonsiliasi.
"Lebih baik enggak usah. Kan Pak Jokowi bilang, oposisi juga pekerjaan yang mulia kok. Kenapa? Kan begitu," ungkapnya.
Bagi Demokrat, Amien Rais Tak Patut Melangkahi Jokowi
Syarief Hasan di Gedung DPR
Syarief Hasan saat diwawamcara di Gedung DPR Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, menegaskan masalah kekuasaan merupakan hak penuh Jokowi sebagai presiden terpilih. Tidak boleh ada yang intervensi.
"Saya pikir rekonsiliasi bukan hanya bagi-bagi kekuasaan. Menyangkut masalah kekuasaan, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Itu kan hak prerogatif presiden, lebih bagus menghargai hak prerogatif Jokowi," kata Syarief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).
"Jadi kita tunggu saja, siapa yang diajak, siapa yang dipercaya, siapa yang diinginkan, ya kita tunggu," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
PKS yang Tak Sejalan
LIPSUS, Kampanye Akbar, Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
PKS, sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres lalu, tetap menginjakkan kakinya sebagai pihak oposisi. Berbeda dengan pandangan Amien.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi kekuasaan.
"Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi. Rekonsiliasi adalah menyatunya seluruh komponen bangsa dalam kesamaan kebijakan, bahwa negeri ini harus punya pemerintahan yang kuat. Bangsa yang menyatu dan keragaman yang saling menghormati," kata Mardani, Minggu (21/7).
Bagi PKS, rekonsiliasi bisa diwujudkan tanpa harus ikut ke dalam pemerintahan atau bagi-bagi kekuasaan. Dalam rekonsiliasi boleh berbeda pilihan bahkan bersikap kritis.
Dianggap Tamu yang Aneh
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumpran
PKB mengaku heran dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta pembagian porsi kekuasaan 55-45 persen. Pembagian ini merupakan tindak lanjut rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.
ADVERTISEMENT
Padahal, sejak Koalisi Indonesia Kerja terbentuk, tak ada syarat yang diberikan oleh Jokowi kepada parpol koalisi atau sebaliknya. Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan seharusnya rekonsiliasi kedua tokoh bangsa itu tak dilakukan dengan syarat pembagian kursi.
"PKB, Nasdem, PDIP, Golkar atau semua partai yang tergabung itu tidak mempersyaratkan bagi-bagi kursi. Ini aneh, tamu baru datang itu, malah ngatur-ngatur," kata Jazilul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan