Serba-serbi Aksi 212 Antikorupsi: Minta Koruptor Digantung hingga Singgung Ahok
PerbesarADVERTISEMENT
Tepat 21 Februari 2020, gabungan organisasi GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan FPI, menggelar Aksi 212 di depan Istana Kepresidenan dan sekitar Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
ADVERTISEMENT
Kali ini, aksi tersebut bertajuk 'Aksi 212: Berantas Korupsi Selamatkan NKRI'. Seraya membawa bendera merah putih, massa menyerukan pemberantasan korupsi kepada pemerintah.
kumparan merangkum pesan dan serba-serbi Aksi 212 antikorupsi. Apa saja?
Korupsi digantung di Monas
Di atas mobil komando, seorang orator menyoroti berbagai isu dugaan korupsi, mulai dari Asabri, utang BPJS Kesehatan, dugaan korupsi Jiwasraya hingga kritik terhadap KPK era Firli Bahuri.
“Sekarang Ketua KPK baru berapa bulan, 3 bulan kurang lebih. Sudah 36 kasus didiamkan dan sekarang tidak lagi diusut,” teriak sang orator.
“Semuanya setuju (yang) korupsi digantung di Monas?” sambungnya yang langsung disambut riuh oleh massa.
Sebagai catatan, KPK memang memutuskan menghentikan 36 perkara penyelidikan di lintas sektor, di antaranya kasus di kementerian, Sulawesi, hingga Sumatera. Adapun, 36 perkara penghentian penyelidikan KPK tersebut merupakan bagian dari 366 penyelidikan yang saat ini diusut.
ADVERTISEMENT
Menurut KPK, pemberhentian penyelidikan untuk 36 kasus itu bertujuan memberikan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sesuai UU KPK.
Singgung Harun Masiku dan KPK era Firli Bahuri
Massa juga menuntut pemerintah serius menanggapi kasus Harun Masiku. Harun merupakan eks Caleg PDIP yang sudah lebih dari sebulan buron sejak OTT eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Harun Masiku ke mana sudah 30 hari lebih. Mati enggak jelas," seru orator di lokasi diikuti seruan dari massa aksi.
"Negeri ini bangkrut lantaran korupsi. Subsidi BBM diambil untuk kesehatan. BPJS malah naik," ucap dia lagi.
BPJS yang dipersoalkan adalah kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2020. Kenaikan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019. Namun, kenaikan iuran tersebut disebut tidak sepenuhnya disetujui oleh anggota DPR.
ADVERTISEMENT
Singgung Ahok dan Sri Mulyani
Massa menyinggung Sri Mulyani soal rencana pajak emisi. Pada 2019, pemerintah memang tengah mengupayakan penyusunan pajak karbon (carbon tax) yang ditargetkan bakal rampung pada 2020 mendatang.
Adapun soal Ahok , mereka keberatan dengan jabatan eks Gubernur DKI itu yang kini duduk di kursi Komisaris Utama Pertamina.
"Supaya Anda sadar bahwa di samping kasus penistaan agama, sebetulnya Ahok itu punya sekitar 6-10 kasus korupsi lagi," ungkap Marwan Batubara, mantan anggota DPD RI, saat berorasi di lokasi.
Marwan tidak merinci kasus apa yang melibatkan Ahok. Namun ia menuding, Ahok dalam hal ini dilindungi oleh pimpinan KPK era Agus Raharjo.
Lantunan Al-quran dari Bocah 5 Tahun
ADVERTISEMENT
Aksi ini rupanya juga dihadiri oleh anak usia lima tahun dari Tasikmalaya. Dalam pembukaan aksi massa, bocah itu, Salman Al Fikri, melantunkan ayat Al-Quran dari atas mobil komando, yang digendong oleh salah seorang massa.
Saat itu, Salman membaca surah Ar-Rahman. Salman terdengar fasih dan hagal saat membacakan ayat suci tersebut.
Usai membaca surah Ar-Rahman, Salman meneriakkan takbir, yang langsung disusul takbir 'Allahu Akbar' oleh massa.
"Takbir, takbir!” seru Salman.
Setelah membaca surah dan meneriakkan takbir, Salman dibawa turun dari mobil komando.
ADVERTISEMENT