Serba-serbi Tumbuhnya Pembentukan Koalisi Sambut Pemilu 2024

Pedagang mendorong gerobak berisi buah melintas di depan sejumlah bendera partai politik nasional yang dipasang di jembatan Pantee Pirak, Kota Banda Aceh, Sabtu (23/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa

PKS membuka gambaran kekuatan koalisi partai politik yang akan dibangunnya dalam Pemilu 2024 mendatang. Rencananya mereka akan membangun koalisi nasionalis religius dan menolak adanya politik identitas.

Jubir PKS, Pipin Sopian mengatakan, koalisi nasionalis religius lebih dibutuhkan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, menurutnya, secara historis nasionalis religius merupakan salah satu pilar bangsa.

"Karena secara historis kita ingin menyatukan semua komponen bangsa ini. Jadi sejarah bahwa nasional dan religius ini adalah salah satu pilar penopang bangsa ini," kata Pipin dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024', Sabtu (14/5).

Ilustrasi PKS. Foto: farzand01/shutterstock

Pipin juga menegaskan komitmen PKS menolak politik identitas di Pemilu 2024 mendatang. Dia mengajak semua pihak fokus dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Sehingga tak ada politik identitas. Kita semua ingin sama-sama membangun bangsa. Kita ingin fokus duduk sama-sama selesaikan persoalan bangsa," ujarnya.

Koalisi Indonesia Bersatu Dibentuk

Pertemuan Airlangga, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa. Foto: Dok. DPP PAN

Selain PKS, partai-partai lain juga sudah mulai bersiap membangun koalisi. Seperti Golkar, PAN dan PPP membentuk koalisi pertama menyongsong pemilu 2024 yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu.

Namun demikian, pengamat politik Hendri Satrio atau yang akrab dipanggil Hensat mempertanyakan tujuan pembentukan koalisi itu.

"Tujuannya masih misterius. Khusus PPP dan PAN ini kan posisi elektabilitasnya ngeri-ngeri sedap ini. Apalagi PPP hanya 4 koma, kemudian merapat kepada Golkar apakah tujuannya untuk menyelamatkan partainya atau tidak," kata Hensat dalam diskusi MNC Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dam Capres 2024', Sabtu (14/5).

Hensat juga mempertanyakan apakah ada peran Istana di balik pembentukan koalisi tersebut. Apalagi, terdapat Golkar dan PAN yang sempat mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada sebuah pertanyaan besar, apakah ada arahan dari Istana? Karena tiga-tiganya parpol koalisi pemerintah. Nah apakah itu untuk menyelamatkan tokoh kemudian parpol dan itu tadi pertanyaan terbesar ini ada arahan Istana atau tidak," kata dia.

"Saya ini selalu curiga sekarang ada arahan Istana semenjak ada giliran isu 3 periode dan penambahan masa jabatan presiden itu. Jadi begitu ada gerakan-gerakan koalisi dari Istana perlu juga kita tanya itu, mau apalagi Istana sih," lanjut Hensat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PAN Eddy Soeparno membantah dugaan Hensat. Ia mengatakan, pembentukan koalisi berdasarkan kesepakatan ketum tiga parpol dengan independensi masing-masing.

"Saya pastikan setiap ketum partai datang dengan independensi masing-masing, semua sudah bahas di internal. Ini koalisi terjalin enggak ada arahan-arahan, datang dari ketum masing-masing, tidak ada arahan dari pihak luar," tuturnya.

Siapa Inisiator Koalisi Indonesia Bersatu?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menghadiri Bimtek DPRD PAN di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Minggu (27/3). Foto: Dok. PAN

Golkar, PAN, dan PPP membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu guna menghadapi Pemilu 2024. Sosok inisiator di balik pembentukan koalisi itu kemudian menjadi pertanyaan.

Namun, Sekjen PAN Eddy Soeparno menegaskan tak ada inisiator di balik terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Eddy mengatakan Ketum PAN, Golkar, dan PPP selama ini memang berkomunikasi secara intens sehingga pembentukan koalisi merupakan kesepakatan bersama.

"Tidak ada inisiator awal, di antara ketum ini sudah komunikasi reguler, memang beberapa kesempatan intens dan ada pembahasan mengerucut. Sehingga pas halal bihalal kemudian dilakukan pertemuan sekaligus dipublikasikan, kalau dilihat aspek pertemuan enggak ada inisiator, ini kesepakatan ketiga ketum," kata Eddy dalam diskusi MNC Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024', Sabtu (14/5).

Eddy menuturkan dalam pertemuan itu, ketiga ketum memiliki sejumlah kesepakatan seperti membangun budaya politik yang baru dalam menangani masalah ekonomi hingga mencegah polarisasi.

PPP: Koalisi Indonesia Bersatu Punya Tiket Usung Capres, Segera Dibahas

Usulan lambang baru PPP. Foto: Dok. Istimewa

Golkar, PAN, dan PPP membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu hasil dari pertemuan antara ketiga ketum partai tersebut pada Kamis (12/5) kemarin.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan sejauh ini partainya belum memikirkan siapa capres yang akan diusung koalisi tersebut untuk Pemilu 2024.

"PPP sampai sekarang belum memikirkan siapa capres yang akan diusung," kata pria yang disapa Awiek itu, Sabtu (14/5).

Namun, Awiek menyebut Koalisi Indonesia Bersatu sudah memenuhi syarat presidential threshold (PT) untuk mencalonkan capres. Sehingga, koalisi memungkinkan untuk mengusung capres tersendiri.

Pengamat UGM: Koalisi Golkar-PAN-PPP Berpeluang Menangkan Pilpres 2024

Pertemuan Airlangga, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa. Foto: Dok. Istimewa

Tiga partai yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja melakukan pertemuan, Kamis (12/5) kemarin. Bahkan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, langsung mengumumkan bahwa ketiga partai itu sudah sepakat untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, mengatakan bahwa koalisi tiga partai tersebut memiliki peluang untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, ketiga partai ini memiliki pasar elektoral atau pemilih yang heterogen.

Selain itu, ketiga partai tersebut juga memiliki karakter mesin organisasi politik yang berbeda, hal itu memungkinkan ketiganya untuk saling melengkapi.

“Dua kondisi semacam itu bisa menjadi modal penting untuk memenangkan Pilpres 2024,” kata Nyarwi Ahmad, Jumat (13/5).

Kondisi itu menurutnya akan menjadikan koalisi Beringin-Matahari-Ka'bah ini sebagai barisan koalisi yang kokoh dan jadi tantangan yang serius bagi koalisi-koalisi lainnya yang potensial dikembangkan oleh partai politik lain.

“Khususnya Partai Gerindra dan PDIP,” lanjutnya.

Demokrat soal Kemungkinan Koalisi Pemilu 2024: Kami Masih Pantau Mood Publik

Ketum Demokrat AHY saat menghadiri pelantikan Ketua DPD Demokrat Sumut, Kamis (12/5/2022). Foto: Rahmat Utomo/kumparan

Demokrat belum menentukan arah koalisi di pemilu 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya masih terbuka dengan setiap opsi koalisi yang ada.

"Demokrat saat ini masih sangat cair jadi kami terbuka dengan semua opsi, kami komunikasi dengan semua pihak," kata Herzaky dalam diskusi MNC Trijaya 'Kasak Kusuk Koalisi Partai dan Capres 2024', Sabtu (14/5).

Herzaky menyebut Demokrat masih memperhatikan arah keinginan masyarakat ke depan. Apakah menginginkan perubahan atau keberlanjutan dalam pemerintah selanjutnya.

"Karena bagaimana pun kami masih melihat dan mempelajari ke mana mood publik ini penting, karena bagaimana pun kami sudah belajar 2 tahun ini mengapa kami katakanlah bisa ada peningkatan signifikan di elektabilitas karena apa yang kami lakukan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan ternyata sejalan dengan mood publik," ucapnya.

Koalisi Indonesia Bersatu Dinilai Prematur, Bisa Tak Langgeng hingga 2024

Pertemuan Airlangga, Zulkifli Hasan, Suharso Monoarfa. Foto: Dok. Istimewa

Meski Pilpres 2024 masih dua tahun lagi, namun sejumlah parpol sudah ancang-ancang menjajaki koalisi. Salah satunya, PAN, PPP, dan Golkar yang sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai ketiga partai ini membentuk koalisi demi menaikkan nilai tawar mereka bagi kandidat capres. Menurut dia, PAN, PPP, dan Golkar tak punya pilihan lain jika ingin tetap eksis di tengah gempuran partai lain di 2024.

“Ini berawal dari kesadaran partai yang tidak punya cukup suara untuk memenuhi presidential threshold yang harus di angka 20% sehingga memutuskan koalisi prematur. Dengan 3 suara, partai ini mencapai angka 25,7%,” kata Yunarto pada Jumat (13/5).

Namun, Yunarto ragu koalisi ini akan langgeng sampai 2024. Ia menilai masing-masing partai masih berpeluang bergabung dengan koalisi partai lain dan mendukung capres lain.

Oleh karena itu, Yunarto menganggap koalisi antara PPP, PAN, Golkar hanya sebatas kesepakatan lisan guna meningkatkan nilai tawar partai di hadapan kandidat capres maupun partai lainnya. Bahkan, Yunarto memprediksi kemungkinan terjadinya perubahan skenario koalisi partai mendekati pendaftaran kandidat capres.