Airlangga bertemu Cak Imin

Siapa Menang Elektabilitas di Kursi Cawapres Prabowo?

15 Mei 2023 12:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
“PKB mengusung Prabowo sebagai capres, itu harus dicatat.”
Di depan perwakilan Golkar, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Reza menegaskan partainya telah menentukan sikap untuk mengusung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
PKB sekaligus meminta agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjadi cawapres Prabowo. Partai itu juga berharap agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersedia menjadi ketua tim pemenangan.
“Kami senang kalau Pak Airlangga jadi ketua tim pemenangan,” kata Faisol usai pertemuan dengan tim kecil Golkar di Senayan, Jakarta, Rabu (10/5). Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa elite Golkar seperti Nusron Wahid, Ace Hasan Syadzily, Melkiades Laka Lena, dan Maman Abdurrahman.
Sumber kumparan di internal PKB menyebut bahwa keputusan partai mengusung Prabowo sebagai capres merupakan strategi politik. PKB ingin mengunci Prabowo agar menggandeng Cak Imin sebagai cawapres.
Apalagi kerja sama PKB dan Gerindra telah disepakati sejak penandatanganan piagam deklarasi di Sentul, Bogor, pada 13 Agustus 2022. Kedua partai pun menamai diri sebagai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan membentuk Sekretariat Bersama di Menteng, Jakarta Pusat, pada akhir Januari 2023.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
Manuver PKB sekaligus bertujuan meredam intensi Airlangga untuk menjadi cawapres Prabowo, sebab sejak menjajaki opsi bergabung ke KKIR, Golkar kerap menyorongkan Airlangga untuk berpasangan dengan Prabowo.
Padahal, Golkar sebelumnya sudah menyepakati kerja sama dengan PAN dan PPP dalam wadah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, koalisi tersebut kini terancam bubar usai PPP memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bersama PDIP.
“Salah satu proposal [Golkar] adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto,” kata Nusron Wahid, Kepala Bappilu Presiden DPP Golkar.
Seakan-akan berbalas pantun, Golkar justru menilai Muhaimin yang pantas duduk sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Airlangga.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO
Sumber kumparan menyebut PKB memberikan waktu sampai akhir bulan ini kepada Gerindra untuk mendeklarasikan Prabowo-Muhaimin. Jika tidak, PKB akan mengambil opsi lain seperti merapat ke koalisi Ganjar ataupun Anies Baswedan.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Prabowo perlu memberikan keputusan bulan ini agar tak kehilangan momentum. Terlebih, rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara Dewan Syuro PKB telah mendorong KKIR agar segera menetapkan capres-cawapres.
“Kalau waktu terlambat, tentu kehilangan momentum,” ucap Jazilul.

Adu Elektabilitas

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan bahwa dalam menentukan cawapres, elektabilitas bisa menjadi salah satu tolok ukur. Sayangnya, dari segi elektabilitas cawapres, Airlangga dan Muhaimin justru tidak masuk 5 besar cawapres potensial.
Berdasarkan survei LSI pada April 2023, elektabilitas Airlangga sebagai cawapres di angka 1,6% dan Muhaimin 0,7%. Adapun 5 besar elektabilitas cawapres ditempati oleh Ridwan Kamil (19,5%), Sandiaga Uno (14,4%), Agus Harimurti Yudhoyono (11,6%), Erick Thohir (10,5%), dan Khofifah Indar Parawansa (6,8%).
Dari lima nama teratas itu, Erick Thohir menjadi figur yang memungkinkan untuk berduet dengan Prabowo di luar nama Airlangga dan Muhaimin. Namun, menurut sumber kumparan, PKB menolak Erick sebagai cawapres Prabowo. Di sisi lain, jika Airlangga legowo, Ridwan Kamil yang kini telah menjadi kader Golkar pun bisa menjadi bakal cawapres potensial.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) menyerahkan KTA Partai Golkar pada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Reno Esnir/Antara Foto
Hasil survei lain Indikator Politik Indonesia pada April 2023 tak berbeda jauh: elektabilitas Airlangga sebagai cawapres hanya 1,6% dan Muhaimin 0,6%.
Sementara survei Politika Research & Consulting (PRC) pada bulan yang sama menunjukkan Muhaimin mengantongi elektabilitas 1,7% dan Airlangga 1,1%.
Lantas bagaimana elektabilitas Airlangga dan Muhaimin jika masing-masing dipasangkan dengan Prabowo?
Berdasarkan survei LSI, pasangan Prabowo-Airlangga mampu menang apabila head to head dengan Anies-AHY atau Ganjar-Erick. Duet Prabowo-Airlangga bisa mendapat elektabilitas 47,5% jika berhadapan dengan Anies-AHY yang hanya mendapat 38,5%. Sementara Prabowo-Airlangga bisa meraih suara 46,6% apabila head to head dengan Ganjar-Erick yang mengantongi 40,6%.
Sedangkan hasil simulasi PRC, Prabowo-Muhaimin mampu memang tipis dengan elektabilitas 30,2% jika melawan duet Ganjar-Erick (29,4%) dan Anies-AHY (25,2%).
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) sebelum pertemuan tertutup di Jakarta, Rabu (3/5/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Djayadi Hanan memandang apabila dari faktor elektabilitas, Airlangga dan Muhaimin sama-sama potensial dan kompetitif ketika bertarung dengan Ganjar atau Anies. Sehingga Prabowo bisa menggunakan faktor lain untuk memilih antara Airlangga dan Muhaimin.
Faktor tersebut seperti komplementaritas atau kemampuan saling melengkapi. Menurut Djayadi, saat ini yang paling menonjol untuk menentukan kemenangan adalah komplementaritas dari segi ideologis.
Berdasarkan pengalaman di Pilpres selama ini, tokoh nasionalis akan berpasangan dengan tokoh religius. Berkaca dari segi ideologis, Prabowo sebagai nasionalis butuh tokoh religius seperti Muhaimin.
“Muhaimin mewakili [kalangan] santri, sementara Airlangga sama dengan Prabowo yaitu sama-sama nasionalis. Dari sisi komplementaritas ideologis Cak Imin yang lebih unggul untuk jadi pilihan,” ucap Djayadi pada kumparan, Jumat (12/5).
Faktor lainnya ialah strategi pemenangan wilayah. Survei LSI mencatat pemilih Prabowo cukup kuat di luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) serta Jawa Barat dan Banten. Di sisi lain, Prabowo sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga Prabowo membutuhkan kandidat cawapres yang cukup kuat suaranya di Jatim dan Jateng.
“Kandidat cawapres yang bisa bantu melengkapi Prabowo dari sisi ini lagi-lagi Cak Imin. Kalau Airlangga dengan kekuatan Golkar itu lebih kuat di luar Jawa. Sementara PKB dan Cak Imin kuatnya di Jawa Timur,” ucap Djayadi.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Faktor kesejarahan juga bisa jadi patokan. Djayadi menyebut dari segi sejarah, Gerindra dan PKB yang lebih dulu membentuk KKIR. Sementara Golkar yang sebelumnya di KIB baru bergabung belakangan. Muhaimin kembali unggul dari segi ini.
Terakhir, faktor yang jadi pertimbangan adalah cawapres mana yang punya kemampuan logistik untuk pemenangan Pilpres 2024. Djayadi menilai dari faktor ini Golkar dan Airlangga memiliki keunggulan. Sebab Golkar dengan jaringan pengusaha dan kalangan bisnisnya lebih kuat dari sisi logistik dibandingkan PKB.
“PKB pendukungnya kebanyakan dari kelas menengah bawah, di pedesaan. Kekuatan logistik dan bisnisnya tidak sekuat jaringan Golkar,” kata Djayadi.
Merujuk dari faktor elektabilitas, komplementaritas, strategi teritorial, kesejarahan, dan logistik, Cak Imin unggul di 3 sisi, sedangkan Airlangga unggul di 2 sisi.
“Kalau menghitung faktor-faktor tadi peluang Cak Imin lebih besar. Tapi lima faktor itu bobotnya mungkin tidak sama, tergantung kepada pertimbangan Prabowo,” ucap Djayadi.
Ia meyakini akan ada kompensasi politik apabila salah satu atau justru keduanya, baik Airlangga maupun Cak Imin, tidak dipilih sebagai cawapres Prabowo. Kompensasi tersebut semisal berupa pembagian kursi kabinet.
“Bisa juga partai-partai [dengan] tawaran tertinggi yang diinginkan jadi capres atau cawapres, tapi bisa juga pilihannya tidak menjadi cawapres, lalu ada konsesi politik lain yang diberikan, misalnya pembagian kursi kabinet kalau menang atau konsesi politik lain yang mungkin mereka bisa sepakati,” tutup Djayadi.
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten