Siapkan Serangan Bersenjata, Bos Geng Kriminal Minta PM Haiti Mundur

5 Maret 2024 10:41 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seorang pengendara sepeda motor melewati barikade yang terbakar, salah satu dari banyak di Port-au-Prince, Haiti 18 Januari 2024. Foto: REUTERS/Ralph Tedy Erol
zoom-in-whitePerbesar
Seorang pengendara sepeda motor melewati barikade yang terbakar, salah satu dari banyak di Port-au-Prince, Haiti 18 Januari 2024. Foto: REUTERS/Ralph Tedy Erol
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemeritah Haiti memberlakukan situasi darurat selama 72 jam menyusul eskalasi kekerasan. Di tengah kondisi mencekam pemimpin geng kriminal Haiti meminta agar PM Ariel Henry mundur.
ADVERTISEMENT
Seruan tersebut disampaikan oleh pemimpin geng kriminal Haiti Jimmy Chérizier alias Barbecue usai 3.700 napi kabur dari dua penjara. Kekerasan yang terus terjadi di Haiti telah menyebabkan 12 orang tewas.
Sampai sekarang keberadaan Henry masih samar. Terakhir Henry sedang dalam perjalanan menuju Kenya.
Warga Haiti ketika protes menuntut agar pemerintah Perdana Menteri Ariel Henry untuk mengatasi kekerasan geng dan penculikan di Port-au-Prince, Haiti pada Selasa (29/3) waktu setempat. Foto: Ralph Tedy Erol/REUTERS
Chérizier menegaskan, saat ini seluruh geng kriminal dalam posisi bersiap untuk menyerang Henry, agar yang bersangkutan segera turun dari jabatan PM.
“Saat ini, kelompok bersenjata di kota provinsi dan kelompok bersenjata di ibu kota, sudah bersatu,” kata Henyr seperti dikutip dari BBC.
Sebanyak 80 persen wilayah di ibu kota Haiti Port-au-Prince telah dikuasai oleh geng kriminal.
PM Haiti Ariel Henry. Foto: Valerie Baeriswyl / AFP
Di beberapa wilayah geng kriminal bahkan memasang penghalang untuk mencegah aparat keamanan masuk.
ADVERTISEMENT
Haiti terjerembab pada krisis usai terbunuhnya Presiden Jovenel Moïse pada 2021. Di tahun itu pula Henry naik ke posisi Perdana Menteri.
Henry telah berjanji akan mundur dari jabatan PM pada awal Februari. Akan tetapi janji tersebut tidak ditepati dengan alasan ingin memastikan keamanan agar pemilu jujur dan adil dapat terwujud.