Sidang MK: Ahli Bahas Bansos, Yusril Singgung Mendes Kakak Cak Imin

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/1). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan pemaparan ahli yang fokus mengupas soal bantuan sosial berdampak terhadap petahana atau calon presiden dan wakil presiden yang didukung petahana.

Yusril yang merupakan tim hukum Pihak Terkait, Prabowo Gibran dalam gugatan Pilpres di MK, menyinggung soal paslon lain yang juga punya hubungan antara bantuan dari pemerintah. Kandidat tersebut adalah Cawapres 01 Muhaimin Iskandar dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar.

"Saudara ahli, mungkin Saudara ahli fokus kepada petahana dan kalau petahana tidak maju orang yang di-support oleh petahana itu bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung petahana dalam proses pemilihan," kata Yusril di MK, Selasa (2/4).

"Mengapa harus fokusnya kepada petahana, mungkin ada hal-hal lain juga yang mungkin luput dari perhatian kita. Salah satu contoh penyaluran dana desa," sambungnya.

Yusril menyebut, dana desa ini besar yakni Rp 1 miliar per desa. Sedangkan jumlah desa di Indonesia ada 83.971 desa. Belum lagi ada pendamping desa yang menyebar di desa-desa, yang langsung di bawah kontrol dari menteri.

"Apakah Saudara ahli juga bisa melihat kaitannya mendes juga adik (kakak, red) saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengenai Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian," ucap Yusril.

Hamdi Muluk. Foto: Muhammad Fadli Rizal/kumparan

Adapun ahli yang menerima pertanyaan dari Yusril itu adalah Psikolog asal Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk. Hamdi pun menjawab bahwa studi yang dipaparkannya tidak langsung terhadap kondisi di Indonesia. Tetapi dari negara lain yang bisa membaca fenomena serupa yang terjadi di Indonesia.

"Memang kami tidak punya data Pak Yusril sampai ke tingkat desa. Karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris ke Indonesia. Karena keterbatasan waktu dan dana juga, jadi kami memang mencari hukum-hukum yang umum, universal, yang berlaku di seluruh negara tentang masalah ini," kata dia.

"Apakah memang politisi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior, kami tidak memperhitungkan kompleksitas di tingkat lokal," sambungnya.