Sikap PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai Pengaruhi Jokowi-Parpol Lain

Peneliti Centre of Stratgic and Internatinal Studies (CSIS), Arya Fernandes. Foto: Andesta Herli Wijaya/ kumparan.

Pengamat politik dari Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai PDIP sebagai partai penguasa memiliki pengaruh besar dalam merespons isu-isu liar soal perpanjangan masa jabatan presiden.

Arya menjelaskan, sikap PDIP yang tegas menolak wacana tersebut dapat mempengaruhi internal koalisi Jokowi. Bukan tak mungkin, sejumlah ketua partai seperti PKB, PAN dan Golkar bisa kembali pada konstitusi dengan pemilu tetap berjalan seperti jadwal.

"Saat ini kan kalau di luar jelas Demokrat dan PKS sudah jelas menolak. Tapi sikap PDIP ini akan mempengaruhi dua hal. Pertama, dia mempengaruhi partai-partai yang belum berkomentar, misalnya Gerindra. Yang kedua, dia mempengaruhi sikap partai-partai yang sudah berkomentar, bisa jadi partai-partai yang sudah berkomentar menarik diri dari gagasan itu," jelas Arya dalam diskusi virtual, dilihat dari YouTube Rumah Pemilu, Sabtu (26/2).

Ilustrasi PDIP Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Tak hanya itu, PDIP juga dinilai bisa memengaruhi sikap Presiden Jokowi. Meski sudah tegas menolak wacana presiden menjabat tiga periode, namun Jokowi belum merespons lagi terkait wacana perpanjangan masa jabatan yang disinggung sejumlah ketua umum parpol.

"Yang kedua sikap PDIP itu juga akan berpotensi mempengaruhi sikap Presiden. Jadi mudah-mudahan Presiden kita berharap dalam waktu ini, beberapa hari ke depan ini akan bicara, mengomentari, dan itu ditunggu-tunggu betul oleh publik bagaimana sikap politik Presiden," ungkap Arya.

Lebih lanjut, ia melihat sikap PDIP yang jelas menolak penundaan pemilu sebagai gambaran ketegasan mereka, sehingga jabatan presiden tak diperpanjang dengan alasan apa pun.

"Tentu sikap PDIP tersebut akan memberikan insentif politik bagi PDIP, karena dia menunjukkan komitmen demokratiknya. Dan saya kira akan memberikan disinsentif juga bagi partai-partai yang mendorong perpanjangan," tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai Pemilu 2024 perlu ditunda. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen NasDem Johnny G Plate membuka kemungkinan soal wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Cak Imin mengusulkan agar pemilu ditunda selama satu hingga dua tahun. Sementara Zulhas juga telah secara terang-terangan meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Mayoritas alasan penundaan karena belum pulihnya situasi ekonomi RI di tengah pandemi COVID-19.