Silmy Karim Resmi Dilantik Jadi Dirjen Imigrasi

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim. Foto: Krakatau Steel

Silmy Karim resmi dilantik jadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Ia dilantik langsung oleh Yasonna H. Laoly.

Silmy dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak akan menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," bunyi sumpah yang dibacakan Yasonna kemudian dibacakan ulang di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly resmi lantik Silmy Karim sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Rabu (4/1/2023). Foto: Hedi/kumparan

Dalam pelantikan itu, Yasonna berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian strategis. Sebab, tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang.

“Khususnya mempelajari beberapa negara yang dapat memberikan kecepatan layanan pelayanan keimigrasian sehingga pada akhirnya dapat menarik minat para investor dan orang-orang yang memiliki talenta untuk datang. Saya juga mengharapkan Dirjen Imigrasi melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan stakeholder terkait, kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi,” papar Yasonna.

Pada kesempatan sama, Yasonna mewanti-wanti beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi, di antaranya:

Selain itu, Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi sebelumnya, yakni Widodo Ekatjahjana.

Menurutnya, Widodo telah melaksanakan tugas-tugas di bidang keimigrasian dengan baik dan melahirkan kebijakan-kebijakan keimigrasian guna mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Pada kesempatan sama, Silmy meminta dukungan Menkumham serta semua pihak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugasnya. Guna menjadikan Imigrasi Indonesia yang lebih baik.

“Saya izin bergabung dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam kesempatan ini saya ingin memohon dukungan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar dapat menjalankan tugas-tugas selaku Dirjen Imigrasi dengan optimal,” ungkap Silmy

Ia juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama bahu-membahu dengan seluruh jajaran Imigrasi Indonesia untuk membuat Imigrasi lebih maju.

Bagi dia, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Imigrasi harus menjadi garda terdepan yang andal untuk menegakkan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.

Widodo juga menyampaikan hal sama. Ia berterima kasih atas kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 30 Juni 2021 hingga 4 Januari 2023.

Selama menjadi Plt, Widodo telah meluncurkan beberapa kebijakan keimigrasian, di antaranya masa berlaku paspor paling lama 10 (sepuluh) tahun, Electronic Visa on Arrival (e-VOA) dan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa).

Di masa tugasnya pula, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan angka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dalam sejarah keimigrasian, yakni Rp 4,6 Triliun hingga akhir Desember 2022.

“Pencapaian Ditjen Imigrasi sampai saat ini tidak terlepas dari dukungan baik dari internal maupun eksternal. Tidak berlebihan kiranya jika ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada pimpinan, kolega, staf, maupun mitra kerja. Semoga kerja sama ini tetap dapat terjalin,” tutup Widodo.

Acara pelantikan Direktur Jenderal Imigrasi dihadiri oleh Kementerian dan lembaga terkait. Ada juga dari TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan DPR dan DPD. Dari kepolisian terlihat Kabareskrim Komen Agus Andrianto.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto juga pun tampak hadir.