News29 Agustus 2018 16:23

Soal Isu Rohingya, Indonesia Dorong Myanmar Wujudkan Formula 4+1

Konten Redaksi kumparan
Soal Isu Rohingya, Indonesia Dorong Myanmar Wujudkan Formula 4+1 (79723)
Kondisi terkini para pengungsi di Rohingya. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)
Pemerintah Indonesia merespons laporan tim pencari fakta Dewan HAM PBB soal kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar. Menurut Indonesia, laporan itu baru laporan awal dan pemerintah mendorong Myanmar mengimplementasikan Formula 4+1 yang direkomendasikan pada September tahun lalu.
ADVERTISEMENT
"Laporan fact finding HAM PBB merupakan laporan awal, dan laporan lengkapnya baru akan dikeluarkan September yang akan datang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (29/8).
Dalam laporan tim pencari fakta Dewan HAM PBB yang dipimpin Marzuki Darusman, ditemukan bahwa pembantaian telah terjadi terhadap Rohingya di Rakhine. Desa-desa Rohingya dimusnahkan, warga Rohingya dibunuh atau diperkosa secara massal.
Soal Isu Rohingya, Indonesia Dorong Myanmar Wujudkan Formula 4+1 (79724)
Jubir Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)
Dewan HAM PBB mencatat ada 10 ribu warga Rohingya tewas dalam pembantaian yang disebut "berniat genosida itu". Akibat peristiwa yang terjadi sejak Agustus tahun lalu itu, lebih dari 700 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Arrmanatha mengatakan, Indonesia telah mencatat temuan tim pencari fakta soal situasi di Myanmar tersebut. Indonesia, kata dia, mendorong Myanmar untuk mengimplementasi formula 4+1 yang disampaikan tahun lalu.
ADVERTISEMENT
"Menurut saya apabila itu dilaksanakan, berbagai catatan di laporan itu bisa diselesaikan," kata Arrmanatha.
Formula 4+1 yang dimaksud adalah rekomendasi dari negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rohingya.
Empat elemen dari formula tersebut adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.
Satu elemen plus lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan segera diimplementasikan.
Di antara poin penting dalam rekomendasi Kofi Annan itu adalah dibukanya akses bantuan kemanusiaan, akses bagi media, penegakan hukum, kewarganegaraan dan kebebasan bergerak, dan pengembangan ekonomi sosial di Rakhine.
ADVERTISEMENT
"Kalau diimplementasi secara penuh, tentunya berbagai langkah di laporan awal (laporan Dewan HAM PBB) bisa di-address," kata Arrmanatha.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white