Soal Lapangan Kerja, Jokowi Minta Tito Tata Hubungan Pusat dan Pemda
PerbesarADVERTISEMENT
Sejumlah hal disinggung Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11). Salah satunya soal kebijakan pemerintah daerah (pemda ) yang sejalan dengan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
Tentunya, hal itu agar tak ada tumpang tindih regulasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja nanti. Jokowi menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian untuk merealisasikan permintaan itu.
"Saya minta Mendagri untuk menata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda . Pemerintah Pusat dengan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Juga dilihat betul supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja, antara gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," kata Jokowi.
Nantinya, segala kebijakan yang ada di pusat bisa berjalan dengan baik sampai ke daerah. Hingga pada akhirnya berdampak pada membaiknya pelayanan birokrasi dalam sistem pemerintahan.
"Reformasi yang dilakukan di tingkat pusat harus bergulir ke provinsi, kabupaten/kota. Baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah," jelasnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga dalam pembahasan lainnya menyinggung soal reformasi kesiapan sumber daya manusia yang memadai.
ADVERTISEMENT
Dia ingin ada peningkatan SDM yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah nanti yang akan keluar di tahun 2020.
"Saya minta reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM, sekali lagi reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM. Ini akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik, betul-betul harus tereksekusi di lapangan," ujarnya.
"Kartu pra kerja, sistem manajemen semuanya harus disiapkan. Sehingga pada saat januari dikeluarkan betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital mudah dikontrol mudah dimonitor," tandasnya.