Soal Lembaga Tumpang Tindih, Tjahjo Cerita Pengelolaan Borobudur dan Suramadu

Nelayan menambatkan perahunya di sisi timur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Pemerintah sedang mengevaluasi badan-badan yang tumpang tindih, tidak efektif, dan perpanjang birokrasi untuk dibubarkan. Setidaknya ada 19 lembaga yang sudah diusulkan dibubarkan KemenPANRB ke Setneg.

MenPANRB Tjahjo Kumolo, mencontohkan tumpang tindih atau perpanjangan birokrasi itu terjadi dalam pengelolan kawasan wisata Candi Borobudur.

"Sebagai contoh sebuah jembatan penyeberangan antara Surabaya dan Madura Sumenep, itu Pemda Jatim, Pemda Kota Surabaya, Pemda Sumenep ikut terlibat dalam sebuah jembatan penyeberangan Surabaya-Madura," ucap Tjahjo dalam webinar, Selasa (28/7).

Tjahjo Kumolo saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Selain 3 pemda, Suramadu juga dikelola oleh badan khusus yaitu badan pengelola Jembatan Suramadu. Belum lagi ada Kementerian PUPR yang juga terlibat.

"Inilah yang saya kira adanya tumpang tindih yang ada di Jateng," tuturnya.

Selain Suramadu, Tjahjo juga mencontohkan pengelolaan Candi Borobudur di Jawa Tengah yang ternyata dikelola banyak BUMN.

"Candi Borobudur ada 3 atau 4 BUMN yang kelola di samping ada pemerintah Provinsi Jatim dan juga ada Pemerintah Kabupaten Magelang. Inilah bentuk-bentuk yang ingin kita efektifkan kita efisiensikan," paparnya.

Petugas Balai Konservasi Borobudur (BKB) memeriksa sebaran abu vulkanis erupsi gunung Merapi di candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Foto: ANIS EFIZUDIN/ANTARA FOTO

Tjahjo berharap pengelolaan tumpang tindih itu bisa dirampingkan, baik dengan pembubaran atau integrasi.

"Dan harus dicatat pendekatan utama bukan pada aspek anggaran, tapi ingin bangun sebuah birokrasi yang cepat untuk mengambil keputusan," pungkasnya.