Solusi Anies Basmi Korupsi di DKI: Sesuaikan Gaji hingga Bentuk KPK Ibu Kota

8 April 2021 18:23 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi untuk media di Balai Kota DKI Jakarta.
 Foto: Pemprov DKI Jakarta
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau vaksinasi untuk media di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Pemprov DKI Jakarta
ADVERTISEMENT
Layaknya penyakit, praktik korupsi dapat menggerogoti badan pemerintahan, termasuk juga di pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam uraiannya pada diskusi soal praktik korupsi kepala daerah, Kamis (8/4), menyatakan, korupsi sudah menjadi budaya. Maka dari itu harus segera dihilangkan.
Ia menyebut bahwa solusi untuk setiap praktik korupsi disesuaikan dengan tiga unsur penyebab dilakukannya tindakan tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah kebutuhan, keserakahan, dan sistem.
Untuk penyelesaian korupsi akibat kebutuhan, solusi yang ditawarkan adalah menyesuaikan pendapatan pihak tersebut, sehingga kebutuhannya terpenuhi.
“Di Jakarta solusinya adalah pendapatan ASN di Jakarta dibuat setara dengan pendapatan kegiatan-kegiatan lain, dibuat cukuplah intinya, jangan sampai kurang. Itu salah satu unsur penting,” jelas Anies, Kamis (8.4).
Kemudian, solusi satu-satunya untuk korupsi yang dilakukan karena keserakahan adalah pemberian hukuman yang berat.
ADVERTISEMENT
Greed atau keserakahan. Keserakahan ini enggak ada batasnya. Infinite. Cara menghadapinya adalah dengan memberikan sanksi tegas, hukuman berat. Inilah yang jadi solusi,” tambahnya.
Sementara solusi untuk korupsi akibat sistem, perlu dilakukannya berbagai inovasi dan terobosan baru. Hal ini dikarenakan para pelaku praktik korupsi memiliki ‘kreativitas’ dalam melakukan tindakannya tersebut.
“Solusi untuk korupsi karena sistem yang dilakukan di Jakarta adalah smart planning, budgeting, procurement program-program kerja. Dari mulai perencanaan sudah di digitalisasi, juga ketika penganggaran dan pengadaan. Digitalisasi semua level,” katanya.
“Lalu, membentuk KPK ibu kota yang bertugas membantu gubernur dalam memantau praktik-praktik di DKI, yang bisa mencegah dan jika terjadi, dapat menindak dengan cepat. Secara terus menerus melakukan peningkatan atas sistem kita,” kata Anies.
ADVERTISEMENT